Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Multidisiplin West Science Jurnal Pengabdian West Science Journal of Law and Social Politics Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Christine Susanti
Faculty Of Law, Universitas Pelita Harapan, Lippo, Karawaci, Tangerang.
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Yuni Priskila Ginting; Christine Susanti
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i10.681

Abstract

Pelecehan seksual terhadap anak bisa menimbulkan trauma dan bertahan lama. Dalam diskusi dapat ditarik kesimpulan kurangnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta terbatasnya dukungan dari pihak berwenang, disebabkan oleh adanya persepsi bahwa kekerasan seksual adalah sebuah masalah privasi yang mencoreng reputasi sekolah sehingga perlu diatasi dan dirahasiakan dengan baik dan kebiri kimia  bukan hanya merupakan hukuman yang ditujukan untuk reformasi, namun juga mempunyai tujuan balas dendam dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan, yang merupakan integrasi dari teori balas dendam dan teori pencegahan.
Sosialisasi Kebiri Kimia Terhadap Kekerasan Seksual Anak Christine Susanti; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v2i12.806

Abstract

Hukuman kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini bukan untuk memperdebatkan atau menentang, tetapi kami ingin menunjukkan melalui penelitian ini bagaimana seharusnya melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya harmonisasi antar lembaga yang terlibat, sehingga tujuan awal dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat terwujud dengan baik. Mengkaji pemahaman aparat penegak hukum dan lembaga terkait berkenaan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut yang selanjutnya untuk mengkaji bagaimana implementasi dan sinergi dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait setelah terbitnya Peraturan Pemerintah dalam mendukung turunnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dari diundangkannya Peraturan Pemerintah ini dan mengetahui apakah norma dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut mampu menekan laju tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
Transformation to Law Enforcement Gambling Crimes in Indonesia christine susanti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.4012

Abstract

Gambling is nothing new, since a long time ago this crime has existed. Initially, gambling was done with conventional methods, but along with the development of technology, gambling has also experienced developments and now it has entered the digital space. The rise of online gambling has made the government declare Indonesia's condition of gambling emergency. Minister of Communication and Information (Menkominfo) Budi Arie even stated that he intends to fight gambling within a week. Gambling was originally a social problem, but later it has developed into a legal problem that demands comprehensive and continuous regulation and law enforcement. This research will discuss how law enforcement practices in Indonesia in eradicating gambling and how Indonesian law solves the problem comprehensively. The research method used is a normative research method or commonly called literature research by examining library materials or secondary data with a case approach. Several relevant legislation products will be used as legal bases in this research, such as the Criminal Code (KUHP) and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. This research wants to provide input to the government in supporting the law enforcement process against gambling and also help increase the level of public legal awareness of gambling crimes both online and conventional. 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA TERTANGGUNG DALAM HAL GAGAL BAYAR Regina Vianca Aurelia ES; Christine Susanti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p03

Abstract

Penolakan klaim asuransi jiwa secara sepihak tanpa dasar pembuktian yang sah dapat menyebabkan tertanggung atau ahli waris kehilangan hak atas manfaat perlindungan finansial yang seharusnya diterima, sehingga menimbulkan kerugian setelah risiko yang dijamin dalam polis terjadi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung ketika klaim ditolak oleh perusahaan asuransi jiwa serta implementasi sanksi terhadap penolakan klaim secara sepihak. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan data primer dan sekunder melalui pendekatan asas hukum dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang tersedia meliputi jalur non litigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui pengaduan ke OJK dan penyelesaian sengketa di LAPS SJK. Mekanisme LAPS SJK mencakup mediasi yang cepat dan murah tetapi tidak mengikat tanpa akta perdamaian, serta arbitrase yang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar namun putusannya bersifat mengikat. Jalur litigasi ditempuh dengan mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Analisis terhadap implementasi sanksi menunjukkan bahwa hakim konsisten memberikan perlindungan hukum represif dengan memerintahkan pencairan klaim sebagai sanksi atas penolakan sepihak, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.G/2023, PN Stabat Nomor 40/Pdt.G/2022, dan PN Tegal Nomor 47/Pdt.G/2022. Pembayaran klaim wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dilaksanakan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, denda, atau pencabutan izin sesuai POJK Nomor 37 Tahun 2024. A unilateral rejection of a life-insurance claim without valid evidence deprives the insured or their heirs of the financial protection they are entitled to, causing losses after the insured risk occurs. This study aims to identify the legal remedies available when a life-insurance company rejects a claim and to analyze the sanctions imposed on companies that refuse to pay claims unilaterally. Using a normative-empirical method with primary and secondary data, this research applies legal-principle and case approaches. The findings show that the insured may pursue non-litigation and litigation pathways. Non-litigation options include submitting a complaint to the Financial Services Authority (OJK) and resolving disputes through LAPS SJK. Mediation offers a fast and low-cost process, although its outcome is non-binding unless formalized in a settlement deed, while arbitration is more time-consuming and costly but produces binding decisions. Litigation is conducted by filing a breach-of-contract lawsuit based on Article 1243 and Article 1338 (1) of the Civil Code. Judicial analysis shows that courts consistently protect consumers by ordering companies to pay claims as a form of sanction, as reflected in South Jakarta District Court Decision No. 269/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, Stabat District Court Decision No. 40/Pdt.G/2022/PN Stb, and Tegal District Court Decision No. 47/Pdt.G/2022/PN Tgl. Payments must be made within 30 days after the decision becomes final and binding. Failure to comply may result in administrative sanctions, including written warnings, business-activity restrictions, fines, or revocation of business licenses under POJK No. 37 of 2024.
Poverty, Cultural Practices, and Human Trafficking in Sumba: Unraveling Injustice and the Quest for Legal Protection Christine Susanti; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; I Wayan Putu Sucana Aryana; Ester Damaris W. Wunga; Agus Budianto
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 2 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i2.101

Abstract

Background: Poverty is a persistent problem that fuels human trafficking, particularly in Sumba. Poverty refers to the condition of lacking essential needs, relying on others socially, and being unable to engage in a life of dignity within society. Objective: This study aims to analyze the relationship among cultural factors, poverty, and low legal awareness in contributing to human trafficking. Methods: This study employs a qualitative approach using ethnographic methods, with primary data collected through observation, interviews, and focus group discussions in Lewa, East Sumba. Secondary data were obtained from academic journals, legislation, and documentation of relevant past cases. Results: The results reveal a strong interconnection among the belis cultural practice, economic pressures, and vulnerability to human trafficking. These interrelated elements expose deep injustice and human rights violations concealed beneath cultural legitimacy, forming a complex web that communities struggle to escape. Conclusion: The study concludes that addressing human trafficking in Sumba requires integrated countermeasures targeting poverty, belis-related economic burdens, and customary exploitation. The state must enforce TPPO regulations, strengthen victim protection mechanisms, and pursue distributive, corrective, and social justice through law reform, access to education, and community economic empowerment.
Co-Authors Agus Budianto Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi Ester Damaris W. Wunga I Wayan Putu Sucana Aryana, I Wayan Putu Sucana Regina Vianca Aurelia ES Yuni Priskila Ginting