Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian West Science Media of Law and Sharia
Elisabeth Ryanthie Maya Puteri
Universitas Pelita Harapan
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN Yuni Priskila Ginting; Chory Marsanda Togala; Ekklesia Nauly; Elisabeth Ryanthie Maya Puteri; Elsa Finelia Kumagap; Jennifer Eve; Joanne Natasha Sugianto; Violen Ester Stefana
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i10.685

Abstract

Keabsahan bukti elektronik dalam proses pembuktian pidana tak jarang dipertanyakan, khususnya terkait bagaimana cara perolehannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti-bukti elektronik apa saja yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam tindak pidana perbankan seiring terjadinya perubahan substansi hukum di Indonesia. Fokus utama pada penelitian ini adalah tindak pidana perbankan dengan putusan Nomor 453/ Pid.Sus/2020/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilandasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sumber bahan hukum primer lainnya untuk memberi landasan hukum tentang bukti elektronik diambil dari hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil yang didapatkan oleh penelitian adalah alat bukti elektronik termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang ketentuannya diatur dengan UU ITE. Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberi klasifikasi atas 5 alat bukti, tetapi terjadi suatu perluasan definisi dengan berkembangnya masyarakat serta hukum yang mengatur. Keywords: Pembuktian, Pidana, Perbankan, Bukti, Elektronik
Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Waris Yuni Priskila Ginting; Ekklesia Nauly; Elisabeth Ryanthie Maya Puteri; Elsa Finelia Kumagap; Jennifer Eve; Joanne Natasha Sugianto; Violen Ester Stefana
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i11.786

Abstract

Tulisan ini menggali kompleksitas hukum waris di Indonesia, meneliti peraturan yang berlaku serta keragaman dalam pembagian warisan. Melalui tiga pendekatan utama - hukum perdata, adat, dan Islam - disoroti bagaimana setiap sistem memiliki aturan unik dalam menangani pembagian harta warisan. Penelitian juga menyoroti kasus konkret yang menunjukkan isu-isu penting, seperti penentuan ahli waris, perlindungan hak, dan pertentangan antara keputusan hukum dengan prinsip-prinsip waris yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara termasuk kedalam perbuatan hibah sehingga merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.
Tantangan Implementasi Kebijakan Kepemilikan Hunian Orang Asing Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Debora Pasaribu; Shinta Pangesti; Elisabeth Ryanthie Maya Puteri
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 4: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i4.132

Abstract

This research focuses on the regulation of residential ownership by foreigners after the Job Creation Law and the challenges of implementing the policy. The Researcher used statutory and conceptual approaches with secondary data in the form of legal primary, secondary, and non-legal materials, obtained through a literature study. The research found that the regulation of residential ownership by foreigners after the Job Creation Law can be seen in the Job Creation Law 2023, PP 18/2021, Permen ATR/KBPN 18/2021, and Kepmen ATR/KPBN 1241/SK-HK.02/IX/2022. Foreigners who possess immigration documents can own a house or residence, either in the form of a landed house or an apartment unit on a certain land. There are specific restrictions regarding land plots’ size, amount of land plots, land rights types, and the minimum price foreigners may own. However, in implementing existing policies, the Indonesian government must act swiftly to overcome several challenges such as double standards in calculating NPP for apartment units, violations of principles and several articles of UUPA, and the absence of a supervisory institution for foreign residential ownership. Collaboration with relevant ministries, organizations, notaries, and land deed officials is necessary so that the legal corridor established by the government can be jointly maintained and enforced.
Co-Authors Chory Marsanda Togala Debora Pasaribu Ekklesia Nauly Elsa Finelia Kumagap Jennifer Eve Joanne Natasha Sugianto Pangesti, Shinta Violen Ester Stefana Yuni Priskila Ginting