<![CDATA[HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan hampir di seluruh dunia. Di Indonesia HIV/AIDS menginfeksi masyarakat usia produktif yang dapat menyebabkan dampak sosial dan ekonomi bagi penderitanya. Pemerintah berkomitmen untuk mengeliminasi HIV/AIDS pada Tahun 2030 dengan berbagai strategi Fast track, 3 Zero’s, STOP dan Standar Pelayanan Minimal. Namun pada pelaksanaannya, pemenuhan SPM HIV di daerah masih terkendala dengan ketersediaan anggaran untuk menjangkau populasi kunci maupun untuk promosi dan sosialisasi tentang penyakit HIV/AIDS. Capaian SPM HIV di Kota X selama tahun 2019-2021 masih dibawah standar yang ditetapkan yaitu sebesar 11%, 7,2%, dan 5,2% dari target sebesar 100%. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara pengelolaan keuangan publik (public financial management) dengan capaian kinerja SPM HIV. Pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder dan kualitatif menggunakan data primer yaitu wawancara mendalam. Lokasi penelitian dan informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling) dengan mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian dengan metode telaah dokumen dan wawancara mendalam. Hasil wawancara lalu dianalisis dengan melakukan content analysis. Untuk menjaga keabsahan digunakan triangulasi metode dan sumber. Perbandingan alokasi anggaran total dengan alokasi untuk deteksi dini HIV sebesar PKM A (3,2%), PKM B (0,24%) dan PKM C (1,08%). Pencapaian kinerja keuangan dan kinerja program masing-masing PKM A (46,67% dan 38%), PKM B (100% dan 50%), PKM C (81,67% dan 24%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan publik di Puskesmas Kota X sudah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, namun masih terdapat beberapa kelemahan terkait perumusan anggaran, pelaksanaan anggaran dan evaluasi anggaran.]]>
