Moh. Ery Kusmiadi
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di kabupaten teluk bintuni inggrid kemon; Moh. Ery kusmiadi; La Dauwi
Equality Before The Law Vol 6 No 1 (2026): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran dan kinerja Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi melalui kegiatan audit, reviu laporan keuangan, dan pembinaan aparatur desa. Meskipun terdapat upaya serius dalam mendorong tata kelola yang baik, pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi auditor, keterlambatan pelaporan dari desa, keterbatasan anggaran operasional, serta infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan masih minim, sehingga menghambat efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti penambahan anggaran, digitalisasi sistem pelaporan dan audit, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kerja sama antarinstansi. Dengan perbaikan yang menyeluruh, Inspektorat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan efektif, guna memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Tahun 2021-2023) Destika Simanjuntak; muhamad Hasan Rumlus; Mariya Azis; Aldila y.w Sutikno; Moh. Ery Kusmiadi
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1165

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Empiris, deskriptif. Data dikumpulkan dengan meninjau dokumen, wawancara, dan literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan teori konsep dan perspektif sarjana hukum terkemuka. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan roda dua sangat memberikan dampak yang besar bagi Masyarakat dan memberikan pengawasan yang lebih sebagai bahan evaluasi dari pihak kepolisian resort Kabupaten Sorong. Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Sorong ialah, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pengawasan dari pihak kepolisian.
Analysis of the Legal Status of Children Born from Unregistered (Siri) Marriages under Law Number 16 of 2019 concerning Marriage at the Sorong Religious Court Maria Juliana; Mariya Azis; Moh. Ery Kusmiadi
Equality Before The Law Vol 6 No 2 (2026): Equality Before The Law
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/ebl.v6i2.6090

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the legal status of children born from unregistered (siri) marriages under the framework of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and its judicial implementation at the Sorong Religious Court. Using an empirical legal research method with a socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews with judges, registrars, and advocates at the Sorong Religious Court, as well as document analysis of case files concerning applications for marriage ratification (isbat nikah). The results show that, according to the judges of the Sorong Religious Court, the regulation of the legal status of children from siri marriages already has an adequate legal basis through Law Number 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, the Child Protection Law, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. In practice, children from siri marriages can still obtain legal certainty of status through the mechanism of marriage ratification followed by a determination of the child's parentage. However, the interview results indicate that the main obstacles do not lie in the juridical aspect, but rather in the low level of public knowledge regarding legal procedures, the strong cultural influence that still regards siri marriage as a normal practice, limited public access to judicial services in island regions, and economic factors that cause communities to delay marriage registration. Pregnancy outside of marriage and early-age marriage are also factors that encourage the occurrence of siri marriages and affect the fulfillment of children's civil rights. Legal protection for children from siri marriages is, in principle, already available through the applicable legal mechanisms; however, its effectiveness remains influenced by social, cultural, and economic factors, as well as low public legal awareness. Therefore, enhanced legal outreach, easier access to judicial services, and education on the importance of marriage registration are needed to ensure optimal protection of children's rights.