Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EKSISTENSI ILMU PEMERINTAHAN Ylst, Franciscus Van
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.756 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11856

Abstract

Pertanyaan fundamental tentang Ilmu Pemerintahan, adalah apakah IlmuPemerintahan “eksis” atau tidak? Pertanyaan tersebut dapat terjawab secara “sangatmemuaskan” melalui “Philosophy of Science”. Syarat pokok dari keberadaan suatuilmu pengetahuan menjadi titik awal dari pemaparan tulisan ini. Apakah yangdimaksud dengan ilmu pengetahuan itu sendiri (ontologis), bagaimanakah ruanglingkup dan objeknya (epistemologis), dan apakah yang menjadi tujuan utama dariilmu pengetahuan tersebut (axiological)? Ilmu Pengetahuan harus memiliki konsepyang jelas dan terukur. Immanuel Kant, “The fundamental need for concepts andjudgments ... (Audi, 1999:464). Pernyataan tersebut menegaskan pentingnyamenjawab hal-hal yang bersifat fundamental
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi Rayi Retriananda Maulana; Utnag Suwaryo; Franciscus Van Ylst
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.484 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.2.2021.%p

Abstract

Demokrasi yang baik adalah yang mengangkat kepala daerah yang baik dan dapat dipercaya dalam pemilu. Pilkada diharapkan dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung daripada wakil rakyat, dan diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan aspirasi lokal dan inspirasi untuk menentukan nasib sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa partisipasi politik masyarakat terhadap pilkada Provinsi Jambi tahun 2020 dan mengetahui problematika sosial yang muncul baik dari segi pemilih, pihak peserta pemilu, maupun dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan pilkada Provinsi Jambi 2020 memang layak dilakukan. Sebagaimana hakim Mahkamah Konstitusi memberikan fakta dan data dalam putusannya bahwa terjadi beberapa dugaan kecurangan. Pemungutan suara ulang termasuk bagian dari demokrasi karena di dalam pemungutan suara ulang ada kegiatan yang merupakan penerapan ajaran demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT AND PROTECTION OF THE BATANGHARI RIVER BASIN IN JAMBI PROVINCE Rayi Retriananda Maulana; Utang Suwaryo; Franciscus Van Ylst
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 02 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v21i02.8030

Abstract

This study aims to outline an understanding of collaboration in the management and protection of the Batanghari watershed in Jambi Province. This research uses a qualitative description method, using a collaborative governance theory approach, an understanding of how stakeholders with different interests, strengths and weaknesses, depend on each other to achieve common goals. Work collectively by minimizing conflict. Conflicts are likely to occur especially when there is a need for resource sharing for the provision of services as part of implementation efforts. Nonetheless, a commitment to achieving the same goals is essential for collaborative governance. So that the key factors in the formation of collaboration are science, leadership and experience, besides internal factors are also very decisive such as political leadership and financial support. This study aims to outline an understanding of collaboration in the management and protection of the Batanghari watershed in Jambi Province. This research uses a qualitative description method, using a collaborative governance theory approach, an understanding of how stakeholders with different interests, strengths and weaknesses, depend on each other to achieve common goals. Work collectively by minimizing conflict. Conflicts are likely to occur especially when there is a need for resource sharing for the provision of services as part of implementation efforts. Nonetheless, a commitment to achieving the same goals is essential for collaborative governance. So that the key factors in the formation of collaboration are science, leadership and experience, besides internal factors are also very decisive such as political leadership and financial support.