Sukimin Sukimin
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA Sukimin Sukimin; Subaidah Ratna Juita
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.463

Abstract

Bawaslu merupakan Lembaga yang berperan dalam strategi pengawalan pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tugas Bawaslu mengatur pelaksanaan, mengupayakan sistem pencegahan (preventif) untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa aktualisasi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki dengan adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Adapun factor pendorong Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu peningkatan terhadap kedudukan dan  fungsional Bawaslu. Sedangkan Faktor Penghambat Bawaslu yaitu belum memiliki strategi khusus untuk mencegah politik transaksional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilusebelumnya. Kualitas sumber daya manusia masih dirasa kurang sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan. Kurangnya informasi tentang Pemilu dan pengawasan Pemilu serta rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, merupakan akibat dari adanya ketidak seimbangan antara partisipasi masyarakat di Indonesia.Kata Kunci : Bawaslu, pelanggaran, Pemilu.
DEMOKRATISASI PEMILIHAN KETUA PARTAI POLITIK DI INDONESIA YANG BERINTEGRITAS Sukimin Sukimin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.515

Abstract

                                                 ABSTRAKNegara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasar kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menjelaskan Pemilihan ketua Partai politik (parpol), melihat letak demokratisasi melalui mekanisme pemilihan ketua dan Konsep demokratisasi dalam pemilihan. Anggaran dasar parpol memuat paling sedikit: kepengurusan parpol salah satunya dalam memilih ketua, sistem demokrasi mengharuskan semua parpol untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Partai politik harus ada dalam sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Tujuan jangka panjang agar parpol dapat mencerminkan struktur rekahan sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Struktur rekahan masyarakat tertentu sudah umum dikenal di masyarakat Eropa dan sampai sekarang tetap memainkan peran dalam pembentukan kehendak politik. Konflik-konflik tersebut bisa saja tumpang tindih sehingga satu pihak yang sama mewakili kepentingan pihak yang lain.Kata Kunci : berintegritas ,demokrasi ,partai politik.