Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik
Annisa Putri Nadya
Universitas Pelita Harapan
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti Annisa Putri Nadya
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v1i4.1410

Abstract

Lately, there has been an issue regarding the management of royalties by LMKN, which has led to songwriters leaving the LMK membership and opting to manage their royalties independently. The goal of this study is to examine the role of LMKN in royalty collection and the relevant legal provisions governing it. The research method employed is a literature review focusing on LMKN's role in royalty collection. The findings of the study indicate that concerning the regulations on royalty collection, the state has stipulated them in the Copyright Law, PP56/2021, and Permenhuham9/2022. These regulations serve as supportive factors for enhancing royalty management in the commercialization of copyrighted works in the music field, aiming to manifest protection and legal assurance for creators. Furthermore, these provisions explicitly state that LMKN is the entity responsible for managing the royalties of songwriters. Therefore, songwriters cannot independently manage their royalties.
Kepastian Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Diperbantukan Di Luar Negeri Annisa Putri Nadya; Fally Avriantara
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7889

Abstract

Revolusi industri 4.0 telah mengubah dinamika hubungan kerja manusia, dengan munculnya berbagai pola hubungan kerja yang lebih beragam seperti Gig economy. Salah satu isu penting yang belum banyak dibahas adalah mengenai status pekerja yang diperbantukan di luar negeri. Oleh karenanya penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaimanakah pengaturan mengenai status pekerja yang diperbantukan di luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimanakah bentuk kepastian hukum terhadap hak pekerja yang diperbantukan di luar negeri bila terjadi perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan menggunakan sumber hukum berasal dari bahan hukum primer dengan teknik pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka. Adapun kesimpulan yang didapat adalah status pekerja yang diperbantukan di luar negeri mengacu kepada PP atau PKB perusahaan terkait. Namun Teori Gebiedsleer dari JHA logeman menegaskan pekerja yang diperbantukan di luar negeri statusnya jelas dapat dipersamakan memiliki hubungan kerja di perusahaan luar negeri tersebut dan tunduk pada kaidah hukum negara tempat dia diperbantukan. Jika terdapat dugaan pelanggaran oleh pekerja saat diperbantukan di luar negeri, pelanggaran tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, dan jika terbukti pekerja harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tempat dia diperbantukan. Namun jika perusahaan asal melakukan PHK terhadap pekerja tanpa adanya bukti pelanggaran, pekerja tetap memiliki hak atas kompensasi PHK sesuai dengan PP 35/2021.
Co-Authors Fally Avriantara