Angggreany Arief
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.MRS tentang Perceraian Annisa Devi Qurnita Azis; Hasbuddin Khalid; Angggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a physical and mental bond or the existence of a legal relationship between husband and wife with the aim of forming a sakinah, mawaddah and rahmah household life based on the One Godhead. In terms of household objectives, it is not easy to maintain, if there have been continuous disputes resulting in divorce. The main issues discussed in this thesis are how the causes of divorce and how to consider the Judgment of the Religious Court of Maros Number: 7 / Pdt.G / 2021 / PA.Mrs regarding divorce divorce talak. To answer the main problem, research with empirical law type was carried out. The nature of the research used was analyzed qualitatively and then described in a descriptive manner, which was intended to obtain a clear and directed picture in order to answer the problem under study. The conclusion from the analysis is that the judge decision is in accordance with Article 116 of the Compilation of Islamic Law regarding the reasons for divorce in letter (f) between husband and wife where there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household, and the Judge decides cases are Verstek in Article 149 Paragraph (1) / Article 125 HIR. Abstrak Perkawinan adalah ikatan lahir bathin atau adanya hubungan hukum antara suami dan isteri dengan adanya tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam tujuan rumah tangga tidak mudah untuk mempertahankan, apabila telah terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah sebab-sebab terjadinya Perceraian dan Bagaimana Pertimbangan Putusan Hakum Pengadilan Agama Maros Nomor: 7/Pdt.G/2021/PA.Mrs tentang Perceraian cerai talak. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan dianalisis secara kualitatif selanjutnya di uraikan secara deskriptif hal yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari analisis bahwa putusan hakim sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian pada huruf (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim memutus perkara bersifat Verstek dalam Pasal 149 Ayat (1)/Pasal 125 HIR.
Perlindungan Hukum Konsumen pada Jasa Kredit Pemilikan Rumah di Bank BRI Syariah Area Makassar. Rezky Gadis Amelia; Hasbuddin Khalid; Angggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Having a habitable place to live is every human dream and need. To obtain housing provided two payment methods, namely pay cash or credit. Credit facility in obtaining housing is called Home Ownership Credit which is financing done by the bank to customers to buy ready-to-live homes. Before this financing is carried out of course begins with a credit agreement that must be agreed by both parties in order to be evidence in the fulfillment of the rights and obligations of each party. This article analyzes consumer protection on home mortgage services. Using normative-empirical research methods. The results of this study show that consumer protection in home ownership credit services by BRI Syariah Area Makassar banks, especially in buy and sell agreements or murabahah agreements have not been provide protection to service users in this case consumers of Home Ownership Credit Bank BRI Syariah, this is reviewed in terms of the application of standard agreements in murabahah agreements that position customers to be weak, this is because customers are not included in the making of agreements that become agreements of both parties. And there are also achievements needed by the customer or the public that makes the customer has no choice but to approve the contents of the agreement despite the weight of the party. Therefore, despite implementing the standard agreement, it is expected that the bank can provide consumer protection to its customers by including the customer or the public in making the agreement so that the position between the two parties becomes balanced. Abstrak Memiliki tempat tinggal layak huni merupakan impian dan kebutuhan setiap manusia. Untuk memperoleh perumahan disediakan dua metode pembayaran yaitu bayar tunai atau kredit. Fasilitas kredit dalam memperoleh perumahan disebut dengan Kredit Pemilikan Rumah yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan kepada nasabah untuk membeli rumah siap huni. Sebelum pembiayaan ini dilakukan tentu diawali dengan perjanjian kredit yang harus disepakati oleh kedua belah pihak agar menjadi bukti dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Artikel ini menganalisis tentang perlindungan konsumen pada jasa kredit pemilkan rumah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam jasa kredit pemilikan rumah oleh bank BRI Syariah Area Makassar khususnya dalam perjanjian jual beli atau akad murabahah belum memberikan perlindungan kepada pengguna jasa dalam hal ini konsumen Kredit Pemilikan Rumah Bank BRI Syariah, hal ini ditinjau dari segi penerapan perjanjian baku dalam akad murabahah yang memposisikan nasabah menjadi lemah, hal ini dikarenakan nasabah tidak diikutsertakan dalam pembuatan perjanjian yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dan juga adanya prestasi yang dibutuhkan pihak nasabah atau masyarakat yang membuat nasabah tidak memiliki pilihan selain menyetujui isi perjanjian tersebut meskipun berat sebelah. Untuk itu, meskipun menerapkan perjanjian baku, namun diharapkan pihak bank dapat memberikan perlindungan konsumen terhadap nasabahnya dengan mengikutsertakan pihak nasabah atau masyarakat dalam pembuatan perjanjian tersebut agar kedudukan antar kedua belah pihak menjadi seimbang.