Maduppa Abbas
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Study Kejaksaan Negeri Makassar) Andi Muhammad Syahruddin Rum; Maduppa Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the form and process of an action in the handling of corruption eradication and the obstacles experienced by the Public Prosecutor Office in the non-corruption eradication process. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, this research was conducted at the Makassar District Attorney. The results of this study indicate that the Intelligence Role of the Makassar District Attorney in terms of eradicating corruption has carried out procedures in accordance with Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence which was passed on November 7, 2011 Article 9 letter (d). The obstacles experienced by the Makassar Prosecutor Office were the lack of human resources and lack of security in the audit process so that it was easy for those involved to escape from their responsibilities. Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials, in this case Intelligence, are able to improve if they recruit human resources who have good standard competencies related to rampant corruption in the community. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan proses suatu tindakan dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri dalam proses pemberantasan tidak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang disahkan pada 7 November 2011 Pasal 9 huruf (d). Hambatan yang dialami oleh Kejari Makassar yaitu kurangnya SDM dan kurangnya pengaman dalam proses pemeriksaan sehingga dapat dengan mudah yang terlibat dapat lepas dari tanggung jawabnya. Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Intelijen agar mampu berbenah sekiranya merekrut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi standar yang baik terkait dengan maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat.Intelijen, Kejaksaan, Korupsi, Tindak Pidana
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP jiPENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR MENURUT PERDA NOMOR 17 TAHUN 2006 DI KOTA MAKASSAR Muhammad Fikri Raihan Aldino; Hamza Baharuddi; Maduppa Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to find out how PD parking manages parking in Makassar City and to find out how to overcome illegal parking in Makassar City. This research is empirical research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The result of this research is parking management by PD. Makassar Raya parking is still not effective enough because there are many obstacles in carrying out the process, such as the lack of supervision by the PD. Parking in overcoming illegal parking in Makassar City, and also many people who violate such as parking carelessly on the side of the road so that it disrupts traffic flow. Recommendations from this study are for the case of PD illegal parking attendants. Makassar Raya Parking must be more intensive to carry out supervision so as not to increase the number of illegal parking attendants carrying out illegal parking fees or extortion in Makassar City. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara PD parkir mengelola perparkiran di Kota Makassar dan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi parkir liar di Kota Makassar. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan parkir yang dilakukan PD. Parkir Makassar Raya masih belum cukup efektif di karena kan banyaknya kendala dalam menjalankan prosesnya seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan PD. Parkir dalam mengatasi parkir liar di Kota Makassar, dan juga banyak masyarakat yang melanggar seperti parkir sembarangan di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk pada kasus juru parkir liar PD. Parkir Makassar Raya harus lebih intensif untuk melakukan pengawasan agar tidak semakin maraknya oknum juru parkir liar melakukan tindakan retribusi biaya parkir illegal atau pungli di Kota Makassar.