Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law Research
Rangga Wijaya
Universitas Sriwijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Rangga Wijaya
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 1 (2023): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v1i1.5

Abstract

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan, terutama dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan pengawasan and perimbangan sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research (kepustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian dilakukan dalam bentuk pengujian formal dan pengujian secara materiil. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Co-Authors