Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Hery Firmansyah
Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional Ewaprilyandi Fahmi Saputra; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kerap disebut sebagai KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis teks hukum yang relevan dan perubahan yang terjadi seiring waktu. Metode analisis deduktif digunakan dengan menerapkan premis mayor berupa prinsip-prinsip hukum dan ajaran terkait kejahatan korupsi, serta premis minor berupa fakta atau peristiwa hukum yang ada. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional berpotensi menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana itu sendiri, yang dapat menimbulkan akibat terhadap upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Kendati demikian, perubahan tersebut mencerminkan usaha untuk mengadaptasi hukum dengan dinamika sosial dan politik, serta memperkuat kerangka hukum dalam memberantas korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perkembangan hukum korupsi dalam konteks nasional dan dampak dari perubahan hukum tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dalam menghadapi tindak pidana korupsi serta memberi sumbangan dalam perbaikan lebih lanjut terhadap pengaturan hukum terkait.
Analisis Yuridis Pemberian Hibah Kepada Pejabat Ditinjau Dari Tindak Pidana Gratifikasi Viola Audy; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1296

Abstract

Humans are social creatures who need each other to interact and carry out activities. In their daily life, humans are accustomed to doing something so that from this habit, laws are born that are agreed upon by the local community where the law was born. Because with the development of the times and the massive growth of humankind that is increasingly expanding, a law is needed that will become the single rule for all of society. Laws are made to provide protection and a sense of security for the community, but in some cases even though there are laws there are still those who commit criminal acts such as corruption. So it is necessary to have laws that regulate corruption at this time, because as technology develops, the modus operandi of corruption becomes more sophisticated. One of the efforts of criminal acts of corruption is giving gifts or grants to officials which is called gratuity. This study uses a type of qualitative research that examines and analyzes legal materials from relevant literature. The difference between gratuities and grants is needed is to avoid a legal vacuum or legal uncertainty, it will be difficult to ensnare corruptors into criminal acts, because basically grants are part of civil law making it difficult to fulfill elements of corruption. However, corruption through grants can be said to be gratification if it is given to state administrators and does not report the results of receiving the grant.
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Anak Di Bawah Umur Dengan Menggunakan Media Sosisal Elektronik Margaretha Andini Oktavina; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1309

Abstract

The criminal act of defamation by minors via electronic social media is an important issue in criminal law. This research aims to determine the threat of punishment for criminal acts of defamation using electronic social media and criminal liability for minors who commit ITE criminal offenses. The research method used is the normative juridical method. The results of the research show that there is a threat of strict sanctions against perpetrators of criminal acts of defamation using electronic social media, where the perpetrator can be punished with a maximum imprisonment of 4 years and/or a maximum fine of IDR 750,000,000.00. Criminal liability for minors who commit criminal acts of defamation through social media can be implemented by paying attention to the special provisions regarding children's rights in Law Number 11 of 2021 concerning the Juvenile Justice System. This responsibility is imposed in accordance with the criminal elements which have been reviewed from the terms of criminal liability, so that perpetrators of criminal acts of defamation through social media can be held accountable for their actions as decided in court. Thus, the protection of children's rights and the application of criminal sanctions need to be harmonized with applicable legal provisions and pay attention to the special implementation of children's rights in the juvenile justice system.
Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Investasi Di Plaftorm Binomo untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban Dryan Nugroho; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1322

Abstract

This research analyzes the implementation of the Anti-Money Laundering Law in the case of illegal investment on the Binomo platform. The investigation involves alleged violations of the ITE Law, the Money Laundering Law, the Indonesian Criminal Code, and futures trading regulations related to illegal investments causing financial losses to victims. Reports from the public have led to legal actions involving the Indonesian National Police's Criminal Investigation Department (Bareskrim Polri) concerning these investment-related legal violations. Following their identification as suspects, victims of illegal investment have filed claims for compensation, while institutions such as the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) have provided information on restitution or compensation available under Law No. 31 of 2014. This case also highlights the role of applications like Binomo in money laundering, resulting in significant losses for the victims. Discussions encompass the modus operandi of perpetrators, government efforts in blocking related websites, and the crucial conclusion regarding the importance of robust law implementation to safeguard the public and prevent detrimental illegal practices.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Nada Putri Hasna; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1370

Abstract

Kemunculan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) pada tahun 2019 sukses menggemparkan dunia. Asal mula munculnya virus ini berasal dari negara China tepatnya di wilayah Wuhan dan diduga disebabkan oleh hewan kelelawar. Seseorang yang terjangkit virus COVID-19 ditandai dengan adanya gejala peradangan pada paru- paru atau dikenal dengan sebutan pneumonia tetapi hal ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya.1 Virus COVID-19 memiliki penularan yang begitu cepat meskipun angka kematiannya relatif rendah. Sanksi yang dijatuhkan harus sejalan dengan hukum dan kebijakan yang berlaku serta mempertimbangkan seriusnya pelanggaran, niat pelaku, dan dampaknya pada masyarakat. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa keputusannya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil. Hakim juga mungkin mempertimbangkan faktor-faktor individu, seperti rekam jejak terdakwa dan apakah mereka telah mengakui kesalahan mereka. Terdapat beberapa alasan hakim yang menyebabkan sanksi Rachel Vennya hanya bersifat percobaan, antara lain: pertama, Rachel Vennya bertindak kooperatif kepada kepolisian atau tidak berbelit-belit dan langsung mengakui kesalahannya sehingga memudahkan. Apabila alasan tersebut menjadi acuan untuk kasus yang serupa, maka akan mengakibatkan banyak masyarakat yang menganggap hukum yang belaku tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dan tidak adanya efek jera bagi para pelaku. Kondisi Pandemi Covid-19, dibutuhkan kepatuhan masyarakat atas aturan yang ad untuk menjaga kepercayaan publik.
Perlindungan Hukum Pengguna Mobile Banking Sebagai Korban Kejahatan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Positif Eveline Ivanca; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1423

Abstract

Information technology can be used to commit a wide variety of crimes, including online gambling, automated teller machine theft, corporate data theft, and fraud through electronic media. As victims of fraud crimes often lack access to legal assistance and receive little attention from the criminal justice system as a whole - especially in terms of human rights - laws are therefore needed to control them. The author concludes that Article 28 paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law and Article 378 of the Electronic Information and Transaction Law regulate in terms of positive law regarding the legal protection of mobile banking users as victims of internet crimes. Article 378 of the Criminal Code, which provides legal protection to consumers of M-Banking users against potential losses, is evident in the Law on the protection of witnesses and victims, a special regulation relating to the protection of victims. Even so, witness and victim protection laws offer protection to victims from illegal activities that place witnesses and victims in dangerous situations that could endanger their lives. Electronic information and technology laws offer protection to suspects and defendants through case resolution and criminal sanctions; in contrast, the criminal procedure code protects victims through the right to report, the right to organize public prosecutors, and the right to combine criminal and civil prosecutions to obtain compensation.
Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana Khibran Nadhir; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1523

Abstract

Individual rights are the personal rights of Indonesian citizens in the eyes of the law, including within the criminal law system. The criminal law system in Indonesia recognizes "lex favor reo" as one of the principles in the imposition of criminal punishment. However, Indonesia has undergone a transition from the old Criminal Code (resulting from concordance) to the new Criminal Code as the national Criminal Code. The purpose of this research is to analyze the protection of individual rights with a lex favor reo approach in the criminal law system. The research method used is normative research with a legal approach and the collection of legal materials through library research for descriptive analysis. The results of this research show that Indonesia has protected individual rights in the national Criminal Code as human rights. Furthermore, with the implementation of the new Criminal Code, the principle of lex favor reo, namely the lex favor reo principle, will be resolved based on corrective justice, where criminal sanctions contained in the old Criminal Code are designed to be oriented towards the recovery or compensation for victims of criminal acts. Although there are criminal sanctions, the criminal sanctions in the new Criminal Code also constructively embody the "spirit" of corrective justice.
Peran Jurnalis dalam Menegakkan Kebebasan Berpendapat sebagai Pilar Hak Asasi Manusia Priskila Octaviani; Hery Firmansyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3514

Abstract

Jurnalis memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi secara objektif, tetapi juga membantu masyarakat menyuarakan pendapat dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pekerjaan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti ancaman keselamatan, sensor, dan tekanan politik. Artikel ini membahas pentingnya peran jurnalis dalam menegakkan kebebasan berpendapat dan bagaimana perlindungan terhadap kebebasan pers menjadi kunci untuk memperkuat hak asasi manusia di seluruh dunia.
Co-Authors Dryan Nugroho Eveline Ivanca Ewaprilyandi Fahmi Saputra Khibran Nadhir Margaretha Andini Oktavina Nada Putri Hasna Priskila Octaviani Viola Audy