Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Margaret Pangaribuan
Universitas Negeri Medan
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Hukum Kewarisan Islam Dalam Sistem Kedudukan Dan Pembagian Wasiat Margaret Pangaribuan; Richa Yohana; Ardawani Hutasoit; Eko Sinaga; Sri Hadiningrum
Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies Vol. 1 No. 3 (2023): Terbitan Edisi November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STAI Raudhatul Akmal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33151/ijomss.v1i3.110

Abstract

Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al- Ahwalus syahsiyah) yang penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat di laksanakan dengan seadil-adilnya. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Kewarisan Islam seperti Landasan, Rukun Waris, Sistem Pembagian Waris dan Kedudukannya Wasiat. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang merupakan suatu metode penelitian dengan pengumpulan data melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal dan karya tulis lainnya. Kesimpulan dari pembahasan pada penelitian ini adalah dimana Hukum Kewarisan Islam ini bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan juga disampaikan kepada ahli waris dimana berhak untuk menerimanya. Adanya kematian seseorang itu membawa pengaruh kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang di tinggalkannya yaitu disebut warasah, yakni ahli waris dan wali.
Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung Margaret Pangaribuan; Julia Ivanna
HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation Vol 1, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/hemat.v1i2.2831

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam politik di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung masyarakat memandang perempuan sebagai anggota legislatif dengan cara yang berbeda. Sebagian besar masyarakat menilai anggota legislatif perempuan yang sangat baik karena perjuangannya untuk hak-hak perempuan dan masalah sosial lainnya. Namun sebagaian masyarakat juga menilai tidak baik dikarenakan perbedaan gender dan kekurangan dukungan struktural.lainnya. Masyarakat harus belajar tentang pentingnya keterwakilan gender dalam politik, mendapatkan dukungan yang lebih besar dari media, dan membuat kebijakan yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, lembaga dan organisasi harus membantu perempuan legislator menghadapi kesulitan dan menunjukkan kemampuan mereka untuk membawa perubahan.
Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Margaret Pangaribuan; Ester Simanjuntak; Feby Adelia Parhusip; Muhammad Rifai; Berliana Sianturi; Taufiq Rahmadhan
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i3.260

Abstract

The case of dishonorable dismissal for committing a criminal act of office crime shows a significant problem in government governance. This case developed from the Plaintiff being a level III civil servant based on the governor's decree, and then being appointed Secretary of the District DPKD. Based on the regent's decision, Sijunjung was placed in the BPKD functional position. Then the plaintiff was dishonorably dismissed because he was involved in a corruption case and was also deemed to have violated Pancasila and the 1945 Republic of Indonesia Constitution. has permanent legal force. In this case, several functions of state administrative law in creating good governance are really needed, including normative functions, instrumental functions and legal guarantee functions, all three of which are part of the application to create a clean government, in accordance with the principles of the rule of law.
Co-Authors Ardawani Hutasoit Berliana Sianturi Eko Sinaga Ester Simanjuntak Feby Adelia Parhusip Julia Ivanna Muhammad Rifai Richa Yohana Sri Hadiningrum Taufiq Rahmadhan