Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan
Uswatun Hasanah
IAIN Padangsidimpuan
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DI KECAMATAN MUARA SIPONGI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA Uswatun Hasanah
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v8i2.6194

Abstract

Siri marriage problems are increasingly rampant, one of which is in Muara Sipongi District. The existence of underage couples who are married in series for reasons of age does not reach the age limit for marriage according to the regulations of the Act. As for this research, it is included in empirical (field) research. The research informants are the parties to the marriage. It is known that in Islamic law siri marriage is legal, but in the law of the country it is invalid because of the necessity for marriages to be recorded (marriage registration). However, marriage should be avoided because it will complicate their domestic affairs in the future.
METODE STIFIN SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KOTA MEDAN Uswatun Hasanah
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v7i1.3814

Abstract

Perceraian menurut ketentuan hukum nasional tidak dapat dilakukan di luar Pengadilan. Artinya bahwa perceraian dikatakan sah apabila diikrarkan di hadapan hakim Pengadilan (Pasal 39 ayat 1 UUP jo Pasal 65 UUPA jo. Pasal 115 KHI). Hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni salah satu wujud prinsipnya adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian. Adapun salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip perkawinan adalah melalui Undang-Undang yang mengamanahkan kepada para hakim dalam setiap sidang perkara wajib terlebih dahulu untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Terbukti bahwa setiap pasangan yang ingin bercerai akan melewati proses mediasi terlebih dahulu.
PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DI KECAMATAN MUARA SIPONGI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA Uswatun Hasanah
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v8i2.6194

Abstract

Siri marriage problems are increasingly rampant, one of which is in Muara Sipongi District. The existence of underage couples who are married in series for reasons of age does not reach the age limit for marriage according to the regulations of the Act. As for this research, it is included in empirical (field) research. The research informants are the parties to the marriage. It is known that in Islamic law siri marriage is legal, but in the law of the country it is invalid because of the necessity for marriages to be recorded (marriage registration). However, marriage should be avoided because it will complicate their domestic affairs in the future.
METODE STIFIN SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KOTA MEDAN Uswatun Hasanah
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v7i1.3814

Abstract

Perceraian menurut ketentuan hukum nasional tidak dapat dilakukan di luar Pengadilan. Artinya bahwa perceraian dikatakan sah apabila diikrarkan di hadapan hakim Pengadilan (Pasal 39 ayat 1 UUP jo Pasal 65 UUPA jo. Pasal 115 KHI). Hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni salah satu wujud prinsipnya adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian. Adapun salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip perkawinan adalah melalui Undang-Undang yang mengamanahkan kepada para hakim dalam setiap sidang perkara wajib terlebih dahulu untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Terbukti bahwa setiap pasangan yang ingin bercerai akan melewati proses mediasi terlebih dahulu.
Co-Authors