Hartiningsih
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategi Pengembangan Wisata Susur Sungai Kota Banjarmasin dan Peranan Media Massa Lokal dalam Mempublikasikan Hartiningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

“River cruises” based tourism is one of work programs developed by the City of Banjarmasin's. In order for the existence of tourist destinations to be known by the society, one of the required roles of mass media is to publish all related information and activities surrounding it. Therefore, the aim of this study was to determine the strategy of developing a river cruise in the city of Banjarmasin by Culture and Tourism Agency of City Banjarmasin and the role of local mass media for its publication. Through the qualitative descriptive approach, the results of the study show that various strategies were carried out by some agencies on the development of river cruise, in addition to cooperating with the private sector / CSR especially for the funding, socialization for a clean lifestyle, preserve the environment and tourists' hospitality. Local mass media (Banjarmasin Post) and Duta TV, both quantitatively and qualitatively play an active role in publicizing the river cruise. it was published in various forms, especially news, photo news, as well as public service advertisements that Duta TV shows every day. However, the reviews were lacking in depth and the shows are only cursory. In order for the community to get better information about the river cruise, mass media ought to provide deeper and more comprehensive analysis of the potential of the tourist destinations and their social phenomenon. Abstrak Wisata berbasis susur sungai merupakan salah satu program kerja yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Agar keberadaan destinasi wisata dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas salah satunya diperlukan peran media massa untuk melakukan publikasi. Karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pengembangan wisata susur sungai di Kota Banjarmasin oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin serta peranan media massa lokal dalam mempublikasikan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif hasil penelitian menujukkan, berbagai strategi dilakukan Dinas terhadap pengembangan wisata susur sungai, yaitu melakukan kerjasama dengan beberapa dinas yang berkompeten, di samping menggandeng pihak swasta dalam penyertaan modal, melakukan pembinaan terhadap pola pikir/mindset mereka berupa pola hidup bersih, memelihara keindahan lingkungan, dan welcome terhadap wisatawan. Media massa lokal SKH Banjarmasin Post) maupun Duta TV baik secara kuantitatif maupun kualitatif berperan cukup aktif mempublikasikan wisata susur sungai. Publikasi dimuat dalam berbagai bentuk, yakni pemberitaan (news), berita foto, serta iklan layanan masyarakat yang oleh Duta TV ditayangankan setiap hari. Hanya saja ulasan analisis berita kurang mendalam dan tayangan pun hanya sepintas. Agar masyarakat mendapat masukan, dan informasi lengkap dan optimal tentang wisata susur sungai, hendaknya media massa memberikan ulasan analisis yang lebih mendalam dan lengkap terhadap potensi destinasi wisata serta fenomena sosialnya.
Problematika Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Menunjang Sektor Pariwisata Di Kalimantan Selatan Muhammad Riswan; Hartiningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Creative economy is closely related to the tourism sector, in which the purpose of traveling is usually to see natural scenery, enjoy culinary, and buy souvenirs. However, the lack of coordination and connectivity between the creative economy and the tourism sector in South Kalimantan raise some problems in its development. Therefore, it is necessary to conduct research concerning the sector with the aim to analyze the problems faced and formulate a creative economic development policy in supporting the tourism sector. The research is qualitative with descriptive method, using an in-depth interview technique, observation and focus group discussion for data collection method. Informant was determined by purposive sampling at 2 cities and 11 districts in South Kalimantan. The dominant sector for creative economiy are the fashion, culinary and performing arts sub-sectors. The object of South Kalimantan's tourist attractions mainly are; Loksado natural tourism, Kuin and Lok Baintan floating market tours, Bajuin natural objects, Batakan beach, Takisung beaches, Pagatan beach and Angsana beach. The Main Problems surrounding the sectors are; institutional, human resources, financial, market access, connectivity, and synergy between stakeholders. Policies that can be implemented to deal with the abovementioned problems are frequent socialization, sectorization, focus on regency's featured products, and cultural approaches. abstrak Ekonomi kreatif erat kaitannya dengan sektor pariwisata, di mana tujuan melakukan perjalanan biasanya untuk melihat pemandangan alam, menikmati kuliner, serta membeli cinderamata. Namun lemahnya koordinasi dan belum adanya konektivitas antara ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan menimbulkan permasalahan dalam pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh sektor pariwisata dan merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam menunjang sektor pariwisata. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan focus group discussion. Informan ditentukan secara purposive sampling pada 2 kota dan 11 kabupaten di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa potensi ekonomi kreatif yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan cenderung pada sub sektor fashion , kuliner, dan seni pertunjukan. Objek daya tarik wisata andalan Kalimantan Selatan, di antaranya ; wisata alam Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wisata pasar terapung Kuin dan Lok Baintan, objek alam Bajuin, pantai Batakan dan Takisung di Kabupaten Tanah Laut, wisata alam pantai Pagatan dan pantai Angsana di Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil Penelitian juga menemukan bahwa permasalahan yang ada dalam pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan antara lain adalah kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, akses pasar, konektivitas, dan sinergisitas. Kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan di antaranya sosialisasi regular, sektoralisasi, fokus pada produk unggulan, serta pendekatan budaya.
Motivasi, Pola Komunikasi dan Tantangan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Selatan) Hartiningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law No. 14 of 2008 on the Transparency of Public Information (KIP) of the Transitional Article instructs the KI (Information Commission) to be established immediately. Establishment of Provincial Information Commision at least 2 years after the law is enacted. The Government of South Kalimantan Province reflects the order by issuing Local Regulation No. 12 of 2014, regarding the Transparency of Public Information in the Provincial Government of South Kalimantan Province and issuing SK (Letter of Decision) of establishment of Information Commision. The main tasks of Information Commision include: deciding the dispute of public information. In completing the tasks some of the urgent problems examined include: how the motivation of the community using Information Commision services to dispute resolution, how communication patterns resolve information disputes, and what challenges Information Commision in implementing it's task ?. The purpose of the research is to know: community motivation using Information Commision service, communication pattern built by Information Commision, and Information Commision challenge in carrying out the task of resolving information dispute. The results showed: Community motivation using Information Commision services for dispute resolution is quite high, and predicted to increase. 3 (three) communication patterns: written, direct communication and new media built Information Commision quite precisely, effectively, and communicative in resolving information disputes. Not ready and still low awareness of Public Agency on the implementation of Transparency of Public Information Law and the occurrence of differences of perception between the dispute settlement of information that is Information Commision with the Administrative Court of the State Administrative Court (KUN) becomes a major challenge for KI, to encourage Information Commision immediately communicate by sitting one table discussing together the same application of dispute resolution in accordance with the requirements of the Transparency of Public Information Law. Abstrak Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal Peralihan memerintahkan KI (Komisi Informasi) segera dibentuk. Pemberntu kan KI Provinsi paling lambat 2 tahun sejak peraturan diundangkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merefleksikan perintah itu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014, tentang KIP dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) pembentukan KI. Tugas pokok KI diantaranya : memutuskan sengketa informasi publik. Dalam menyelesaikan tugas tersebut beberapa permasalahan yang urgen diteliti antara lain : bagaimana motivasi masyarakat menggunakan layanan KI terhadap penyelesaian sengketa, bagaimana pola komunikasi menyelesaikan sengketa informasi, dan apa yang menjadi tantangan KI dalam mengimplementasikan tugasnya?. Tujuan penelitian untuk mengetahui : motivasi masyarakat menggunakan layanan KI, pola komunikasi yang dibangun KI, dan tantangan KI dalam melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa informasi. Hasil penelitian menunjukkan : Motivasi masyarakat menggunakan layanan KI untuk penyelesaian sengketa cukup tinggi, dan diprediksi terus meningkat. 3 (tiga) pola komunikasi : tertulis, komunikasi langsung dan media baru yang dibangun KI cukup tepat, efektif, dan komunikatif dalam menyelesaikan sengketa informasi. Belum siap dan masih rendahnya kesadaran Badan Publik terhadap pelaksanaan UU KIP dan terjadinya perbedaan persepsi antara lembaga penyelesaian sengketa informasi yakni KI dengan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) menjadi tantangan utama bagi KI, hingga mendorong KI segera mengkomunikasikan dengan duduk satu meja membahas secara bersama-sama penerapan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang dikenhendaki UU KIP.