<![CDATA[Implementation of village governance faces a number of constraints such as poor institutional effectiveness and village management as well as the community service. Therefore, this study raises the urgency of village management, which includes the village proliferation and the change of village status. The goal is to achieve an alteration from social, economic, political and cultural aspects. This paper discusses the process, implementation and application of how villages are formed and post-settlement impacts of villages in Pasaman, Kutai Kertanegara and Kendal districts. This paper uses a descriptive method with qualitative approach to analyze the process of implementation and stipulation on the management of villages which still refers to P Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 28 Year 2006, on the Formation, Elimination, Merging of Villages, and Changes in Village Status to Urban Villages. The result shows the impact of village management on the solidity of village governance was better than the situation before the new village was formed. There was an increase in service to the community, the cooperation with other villages / special parties in Kutai Kertanegara regency and the establishment of social institution. Thus, the existing village management on the three locus is a form of full authority delegation of the village to determine its governance in accordance with the mandate of Law NO. 6 of 2014 for the Village. Abstrak Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menghadapi sejumlah kendala diantaranya masih rendahnyaefektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat. Oleh karenanya,kajian ini mengangkat mengenai urgensi adanya penataan desa, yang mencakup pemekaran desa danperubahan status desa. Tujuannya adalah sebagai salah satu upaya mencapai perubahan baik dari aspeksosial, ekonomi, politik dan budaya. Tulisan ini mengkaji dari proses, pelaksanaan dan penerapan bagaimanadesa terbentuk serta dampak pasca penataan desa yang ada di Kabupaten Pasaman, Kabupaten KutaiKertanegara dan Kabupaten Kendal. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatifteranalisa proses pelaksanaan dan penetapan dalam penataan desa di lokasi kajian masih mengacu padaPermendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan PerubahanStatus Desa Menjadi Kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pasca penataan desa yaitusoliditas pemerintahan desanya dinilai lebih baik dibandingkan sebelum terbentuknya desa baru, terjadipeningkatan pelayanan kepada masyarakat, adanya kerjasama dengan desa/pihak lain khusus di KabupatenKutai Kertanegara dan terbentuknya lembaga kemasyarakatan, dengan demikian penataan desa yang ada diketiga lokus adalah bentuk pelimpahan kewenangan penuh kepada desa untuk menentukan tata kelolapemerintahannya sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.]]>
