Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Harefa, Niswan; Karina, Ica
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan Tenaga Kerja Indonesia dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan, harus mengikuti dan taat terhadap proses hukum yang berlaku. Karena setiap orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pemberian sanksi. Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harus dilakukan, termasuk perlindungan hak dasar pekerja dan jaminan sosial pekerja.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Niswan Harefa; Mitha Anggriani Br Sitanggang
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 259 /Pid.B/2020/PN Bnj. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data utamanya yaitu data yang diperoleh secara studi kasus terhadap putusan oleh Pengadilan Negeri Binjai untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 259 /Pid.B/2020/PN Bnj hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hal ini sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, karena terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kepada hal yang meringankan karena terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga hakim meringankan hukumannya menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dari ancaman paling lama 9 (sembilan) tahun.
Optimizing Corporate Criminal Sanctions in Restoring Environmental Functions: Towards Ecological Justice Niswan Harefa; Maidin Gultom; Ica Karina; Sahata Manalu; Ariston Bachtiar Limbong
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 5 No. 1 (2026): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v5i1.2015

Abstract

The degradation of environmental functions caused by corporate crime has become a systemic crisis in Indonesia. Criminal sanctions that merely impose fines often fail to restore damaged ecosystems, thereby prolonging ecological injustice. This study aims to formulate an optimization model for corporate criminal sanctions oriented toward genuine environmental restoration and ecological justice. Using a qualitative socio-legal method, the research integrates normative analysis of Law No. 32 of 2009, Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, and related jurisprudence with empirical data from 30 final and binding court decisions (2015–2023), in-depth interviews with 15 key informants, and focus group discussions. Data were analyzed through thematic and comparative case analysis. The results reveal that only 16.7% of sanctions imposed a mandatory environmental restoration order, and even these were poorly formulated, with no measurable biological recovery targets or monitoring mechanisms. The optimization model designed consists of five elements: judicial capability building, restructuring restoration clauses in verdicts, embedding scientific advisory panels, establishing an ecological remediation fund sourced from corporate fines, and post-judgment supervision by an independent oversight body. The discussion confirms that without transforming the logic of punishment from a retributive-deterrent paradigm to a restorative-ecological one, sanctions will remain symbolic. The conclusion emphasizes that authentic ecological justice can only be achieved when the restoration of damaged environmental functions becomes the primary yardstick of sanction effectiveness