Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM STAATRECHTS Dialogia Iuridica
Aloysius Eka Kurnia
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PRINSIP KESETARAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OBAT-OBATAN ANTARA PELAYANAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI Aloysius Eka Kurnia; Fanni Maghriza
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6710

Abstract

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan baku obat-obatan pada prinsipnya ditujukan sebagai pelaksana fungsi redistribusi bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Walaupun PPN terhadap bahan baku obat-obatan dapat dimanfaatkan negara bagi pelayanan kesehatan di Indonesia, di sisi lain juga memberikan beban tersendiri bagi masyarakat dalam mengakses obat-obatan sebagai komponen pelayanan kesehatan. Adapun dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara, alat penerimaan pajak dapat diklasifikasikan sebagai instrumen administrasi dalam mencapai tujuan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan PPN bagi bahan baku obat-obatan yang memiliki dua sisi dampak bagi pelayanan kesehatan masyarakat akan sangat relevan apabila dikaji dari sudut pandang prinsip kesetaraan dalam penerapan pajak oleh pemerintah. Melalui penelitian Yuridis normatif ini akan dianalisis terkait prinsip kesetaraan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi industri farmasi dalam mengimpor bahan baku obat-obatan dan penerapan PPN bagi bahan baku obat supaya semua masyarakat dapat menjangkau dan bisa berobat tanpa memikirkan mahalnya harga obat yang dikenakan PPN sebelum-nya. 
KOMPETENSI DAN PROSPEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA HASIL PELAKSANAAN EXECUTIVE PREVIEW TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH Aloysius Eka Kurnia
Dialogia Iuridica Vol. 12 No. 1 (2020): Volume 12, Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v12i1.2822

Abstract

The Law on Local Government gives the authority for state administration officials to evaluate the Draft of Regional Regulation in order to prevent disharmony between Regional Regulations and other regulations. The authority to evaluate this draft of regional regulation in the practice of state administration in Indonesia is exercised by the Minister of Home Affairs and the local Governor. When the Draft of Regional Regulation is canceled by a state administration official through a State Administration Decree, the legality should be tested through the State Administrative Court. In this case it is important to review the competence of the State Administrative Court in examining disputes over the evaluation results of the Draft of Regional Regulation involving the central and local governments. This research is a normative legal research by using primary and secondary legal materials as well as legislation and conceptual approaches. The purpose of this research is to analyze the prospect of a State Administration lawsuit by a government agency against another government agencies in relation to protecting the rights of the community.
Co-Authors Fanni Maghriza