Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Junior B. Gregorius
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERANAN ADVOKAT TERKAIT IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Jessi Septamirza Risaputra; Junior B. Gregorius
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v5i2.6714

Abstract

Artikel ini ditulis dengan maksud menganalisis peran apa yang dapat dilakukan seorang Advokat dalam menerapkan Restorative Justice (selanjutnya “Keadilan Restoratif”) dalam praktik peradilan pidana termasuk ingin mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif tersebut dalam tingkat penyidikan. Upaya menerapkan keadilan restoratif bermakna mencari cara supaya pihak korban, pelaku dan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi termasuk Advokat (Penasihat Hukum) dapat berperan aktif menuju pada suatu penyelesaian perkara secara damai di luar proses peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan teori Restorative Justice sebagaimana pemikiran Tonny F Marshall yang juga didukung pemikiran John Braithwaite, artikel ini menyimpulkan bahwa Advokat baik sebagai Penasihat Hukum pelaku maupun sebagai penasihat hukum korban sangat berperan dalam mencapai kesimbangan antara memulihkan penderitaan korban di satu sisi dan memastikan itikad baik pelaku dalam mengembalikan keadaan korban sediakala. Secara teoritis, peran Advokat dalam penerapan keadilan restoratif sebagai penyeimbang agar hak-hak tersangka tersebut dapat dilindungi secara benar sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan penerapan keadilan restoratif dalam tingkat penyidikan dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diharapkan karena masih menghadapi berbagai halangan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keiklasan memaafkan dari korban; kerelaan pelaku memperbaiki keadaan korban termasuk profesionalitas penyidik dalam penanganan suatu tindak pidana yang memungkinkan diterapkannya keadilan restoratif.Kata Kunci: Restorative Justice, Perpetrators/Victims, Advocates and Investigations
REKONSTRUKSI HUKUM ATAS RUU TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PERADILAN: UPAYA PENINGKATAN KINERJA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG Junior B. Gregorius
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2024 - Oktober 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article was written with the aim of analyzing how the legal reconstruction of the Judicial Administration-Contempt of Court Crime Bill ("hereinafter refered to the “CoC Bill") is a way for the Judicial Commission to improve its performance and relations with the Supreme Court. One side of the judge (IKAHI) hopes that this bill will soon be passed by the DPR. On the other hand, many groups of people reject the draft because it is considered very excessive and has the potential to threaten the freedom of citizens. By using normative legal research methods and legislative approaches as well as thinking about legal effectiveness according to Lawrence M. Friedman as an analytical tool, this article finds that the legal reconstruction that must be carried out by the Judicial Commission is: first, regarding the definition of criminal acts by justice administrators (contempt of court) second, regarding the principles of criminal law, third, conflicts with criminal procedural law, fourth, regarding articles that overlap with the Criminal Code, fifth, regarding high criminal threats, sixth, regarding the evidentiary system and seventh, theoretical reflection. The results of the legal reconstruction by the Judicial Commission were then discussed with various law enforcement parties, legal observers, academics, practitioners and the public. The final result of the reconstruction and discussion is that the Draft is submitted back to the DPR.
Co-Authors Jessi Septamirza Risaputra