Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Realism: Law Review Jurnal Jurisprudence
Sapti Prihatmini
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Putusan Nihil: Mengukur Eksistensi dan Validitas dalam Perspektif Ronald Dworkin Sapti Prihatmini; Dominikus Rato; Anggono, Bayu Dwi
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 2 (2023): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.42089

Abstract

Penerapan "putusan nihil" oleh hakim di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum dan moralitas dalam pengadilan, sebuah permasalahan yang perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih komprehensif daripada mengandalkan kepastian hukum semata. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip filosofis yang lebih luas seperti yang disampaikan oleh Dworkin menjadi relevan. Penelitian ini mengkaji sudut pandang filasafat hukum dalam eksistensi putusan nihil. Di satu sisi, sebagai produk interpretatif kewenangan hakim, putusan nihil dikaji melalui pemaparan filosofis milik Dworkin. Penelitian ini mengevaluasi putusan nihil dengan memeriksa dasar hukumnya dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Selain itu, penelitian ini mengkaji konsep hukum interpretatif dalam hukum civil law dan memanfaatkan konsep filsafat hukum Ronald Dworkin. Studi ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi putusan nihil dalam kerangka hukum sipil serta menguji validitasnya dengan konsep Ronald Dworkin. Eksistensi putusan nihil berasal dari ketidakmampuan sistem hukum Indonesia dalam menangani permasalahan teknis. Kewenangan interpretatif hakim menjadi solusi, yang lambat laun menjadi praktek lazim. Hal ini menciptakan paradoks antara karakteristik civil law dan common law di Indonesia. Ketidakpastian muncul dalam penerapan hukum dan pertimbangan etika dalam hukuman pemidanaan yang adil, menimbulkan dilema prioritas di mana putusan nihil sering kali lebih mengutamakan kepastian hukum daripada kebenaran materiil. Penelitian ini menemukan putusan nihil sebagai jawaban dari celah sistemik sistem hukum Indonesia yang berkarakter civil law. Dalam sudut pandang teori Dworkin, putusan nihil menjadi suatu dilema prioritas antara kepastian hukum dalam system hukum civil law, dengan kebenaran materiil. Akhirnya, putusan nihil menjadi bukti produk hukum yang mengutamakan prinsip kebenaran materiil. Keywords: Putusan Nihil; Filsafat; Ronald Dworkin
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCANTUMAN IDENTITAS ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM Vito Sheridan Prayitno; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i3.21

Abstract

Kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum ialah salah satu hak yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menjaga nama baik anak karena anak masih memiliki hidup yang panjang dan merupakan pilar-pilar untuk memajukan bangsa Indonesia. Untuk melindungi hak anak tersebut negara telah menciptakan aturan yang melindungi hak dan juga kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum Dalam prakteknya sendiri masih sering terdapat pencantuman identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan yangmana hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku sehingga hal ini merugikan anak yang berhadapan dengan hukum. Terlebih ketika pengungkapan identitas anak yang berhadapan ini terdapat dalam putusan pengadilan sehingga pelaku dari pengungkapan identitas anak ini merupakan pejabat dalam struktural pengadilan dan merupakan aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan membawa pengaturan terkait kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat dihasilkan pengkajian berkaitan dengan siapa yang bertanggungjawab terhadap penghitaman dan pengaburan informasi yang wajib dikaburkan dalam putusan pengadilan dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya.
Measuring the Boundaries of Criminal Liability for Obscene Acts in Medical Treatments (Case Study of Decision Number 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi) ohoiwutun, Y.A. Triana; Sapti Prihatmini; Windy Puri Astuti; Aleya Zeneizha
Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 1, June 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v13i1.1858

Abstract

ABSTRACT  Objectives of the study: This study examined the boundaries of criminal liability for the obscene act of doctors in providing medical treatments to patients beyond their authority. In addition, this study further investigated the panel of judge ratio decidendi towards the case. Methodology: This study employed a doctrinal method with a statutory approach, a conceptual approach, and a qualitative analysis. Results: The defendant's actions in Decision Number 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi is categorized as malpractice or obscene acts, in which determining parameters are related to acts of violation of medical ethics, medical discipline and/or violations of criminal law. The assessment of the boundaries of criminal liability of doctors in the process of proving a case in court requires information from examination sessions by the MKEK and/or MKDI institutions. The role of MKEK and/or MKDI is urgent; however, their authorities are dissimilar, and the results of their examinations do not bind the criminal court decision. Applications of this study: This study evaluated the liability of doctors in both criminal and ethical liability. In addition, this study serves as an evaluation tool for judges' logical approach. Novelty/ Originality of this study: This study examined the criminal and ethical liability of doctors in a case study. Keywords: Malpractice, Standard Operating Procedure, Competency Standard ABSTRAK  Tujuan: Penelitian ini mengkaji batas-batas pertanggungjawaban pidana atas perbuatan cabul dokter dalam memberikan perawatan medis kepada pasien di luar kewenangannya. Selain itu, penelitian ini menyelidiki lebih lanjut tentang pertimbangan majelis hakim (rasio decidendi) terhadap kasus tersebut. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan statute (perundang-undangan), pendekatan konseptual, dan analisis kualitatif. Temuan: Tindakan tergugat dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi dikategorikan sebagai malpraktik atau perbuatan cabul, dimana parameternya mengacu pada tindak pelanggaran etika kedokteran, disiplin kedokteran, dan/atau pelanggaran hukum pidana. Penilaian batas-batas pertanggungjawaban pidana dokter dalam proses pembuktian suatu perkara di pengadilan memerlukan keterangan dari sesi pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga MKEK dan/atau MKDI. Peran MKEK dan/atau MKDI sangat penting, namun kewenangan dua lembaga tersebut berbeda, dan hasil pemeriksaan dua lembaga ini tidak mengikat pada putusan MK. Kegunaan: Penelitian ini mengevaluasi tanggung jawab dokter dalam pertanggungjawaban pidana dan etika. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk pendekatan logis para hakim. Kebaruan/Orisinalitas: Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana dan etika para dokter dalam sebuah studi kasus. Kata kunci: Malpraktik, Standar Operasional Prosedur, Standar Kompetensi
Co-Authors Aleya Zeneizha Bayu Dwi Anggono Dominikus Rato Fanny Tanuwijaya Vito Sheridan Prayitno Windy Puri Astuti Y.A. Triana Ohoiwutun, Y.A. Triana