Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA TSUNAMI BERBASIS PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DESA WISATA WATUKARUNG, KECAMATAN PRINGKUKU, KABUPATEN PACITAN) Diki Wahyudi; Duma Hardiana Manurung; Endah Dwi Fardhani; Bernadetta Gitya Christy Wulandari; Christy Wulandari; Isnan Nursalim
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.23557

Abstract

Wilayah pesisir selatan Jawa memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami. Namun gempa di selatan Jawa yang jarang terjadi mengakibatkan adanya seismic gap. Sehingga memiliki potensi gempa besar di waktu yang mendatang. Desa Watukarung sebagai salah satu desa yang berada di pesisir Jawa yaitu Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 ditetapkan sebagai desa yang memiliki potensi tsunami tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana tsunami berbasis pariwisata berkelanjutan di Desa Watukarung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penanggulangan bencana, terutama bencana di wilayah pesisir masih belum sepenuhnya menjadi prioritas, dibandingkan dengan penanganan bencana banjir yang selama ini rutin membawa dampak kerugian dan kerusakan cukup besar. Padahal dalam jangka yang lebih panjang, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bencana tsunami memiliki potensi merusak secara parah mulai dari infrastruktur, lingkungan, dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam persepsi mengenai urgensi dalam hal kebijakan penanggulangan bencana tersebut. Terlebih Desa Watukarung juga merupakan daerah destinasi wisata, sehingga memiliki implikasi dalam perencanaan penanggulangan bencana. Kebijakan yang diambil seharusnya mencakup aspek perlindungan terhadap wisatawan dan masyarakat setempat, serta bagaimana menggabungkan upaya penanggulangan bencana dengan pengelolaan destinasi wisata.