Garuda - Garba Rujukan Digital

Menuju Ke Arah Pengembangan Ilmu Falak Ahmad Junaidi
Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak Pragmatisme, barangkali inilah racun yang sedang menjangkiti umat Islam. Tidak terkecuali para ilmuwannya, termasuk di dalamnya ilmuwan Falak. Apa yang sudah diletakkan dasar-dasarnya secara massif oleh salafus salih seakan hilang atau tidak mampu kita warisi. Sehingga Ilmu Falak hanya mengkaji waktu ibadah, yang itupun masih jauh dari kemaslahatan umat karena masih banyak menyisakan persoalan dalam penyatuan waktu ibadah umat Islam. Lebih parah lagi yang terjadi di Indonesia, sebuah metode bisa berubah menjadi aliran yang menjadi penciri dari organisasi kemasyarakatan. Sehingga gesekan antar ormas-pun sulit dihindari akibat perbedaan tersebut. Maka sudah waktunya kita kembalikan Ilmu Falak pada khittah asalnya, sehingga terbebas dari reduksi-reduksi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pereduksian bidang kajian Ilmu Falak tidak membuat pemahaman terhadap ilmu ini semakin baik, tapi hanya mengarahkan kepada pragmatism berfikir dan mengkotak-kotak umat. Maka semangat integrasi keilmuan dan unity of science yang diusung UIN, kita jadikan pijakan untuk mengembalikan Ilmu Falak kepada konsep awal yang digagas para pendahulu. Untuk mencapai hal tersebut, ada 2 hal yang harus segera dipersiapkan, yakni kurikulum dan sarana teknologi untuk menopangnya.Kata Kunci: ilmu falak, kauniyah, integrasi

Syahadah Rukyatulhilal Using Astro Digital Imaging: From Subjectivity to Objectivity Ahmad Junaidi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i1.15062

Abstract:The process of determining the beginning of the lunar month based on syahadah rukyatulhilal often contains an element of subjectivity to witnesses which can only be confirmed by oath before a judge. Technological developments are expected to increase the objectivity of the process of syahadah rukyatulhilal by attaching the hilal image generated from Astro digital imaging. This study explains the importance of a new rukyatulhilal model based on digital data as witness reinforcement in the process of syahadah rukyatulhilal. By using a scientific and a fiqhiyah approach, research shows that developing a digital data-based rukyatulhilal model is significant in avoiding the subjectivity of the process and its results. This is following the spirit exemplified by the Prophet and the fuqaha' in accepting rukyatulhilal testimony by avoiding things that raise doubts. Using image evidence from astro digital imaging to corroborate rukyatulhilal's testimony does not violate fiqh, even the status of image as evidence is the same as witness status.Keywords: astro digital imaging; image processing; syahadah rukyatulhilal.Abstrak:Proses penentuan awal bulan qamariah yang didasarkan syahadah rukyatulhilal sering kali mengandung unsur subjektifitas pada saksi yang hanya bisa dikonfirmasi dengan sumpah di depan hakim. Perkembangan teknologi diharapkan bisa meningkatkan objektifitas proses syahadah rukyatulhilal dengan lampiran citra hilal yang dihasilkan dari astro digital imaging (pencitraan digital pada objek astronomi). Penelitian ini memaparkan pentingnya model baru rukyatulhilal yang berbasis data digitalsebagai penguat saksi dalam proses syahadah rukyatulhilal. Dengan menggunakan pendekatan sains dan pendekatan fiqhiyah, penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model rukyatulhilal yang berbasis data digital sangat penting dilakukan dalam rangka menepis subjektifitas proses dan hasilnya. Hal ini sesuai dengan semangat yang dicontohkan oleh Nabi dan fuqaha’ dalam menerima kesaksian rukyatulhilal dengan menghindari hal-hal yang menimbulkan keraguan. Penggunaan bukti citra dari astro digital imaginguntuk menguatkan kesaksian rukyatulhilal tidak menyalahi fikih, bahkan status bukti citra itu sama dengan status saksi.Kata Kunci: astro digital imaging; image processing; syahadah rukyatulhilal

Analisis Metode Hisab Kontemporer terhadap Jam Istiwa’: Studi Penentuan Awal Waktu Salat di Fathul Ulum Kediri Abdul Majid Amirudin; Ahmad Junaidi
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

In determining the beginning of prayer times in this modern era, there are several very practical and efficient ways, such as the Contemporary Hisab method in which there are various theories such as the Nutical Almanac theory and the Ephemeris theory, both of which are used by the government as a reference in determining early prayer time. In contrast to the Fathul Ulum Islamic boarding school, one of the Islamic boarding schools in Kediri which still adheres to the Istiwa Hour in determining the start of prayer times, which in the calculation results have a difference of about 5, 15, 30 to 45 minutes with the prayer time schedule used by the community. government. The purpose of this study was to determine the differences, calculation processes and contemporary Hisab analysis on the use of special hours in determining the beginning of prayer times. This research is a field research using qualitative analysis methods. From this study it was concluded that the difference in time between Contemporary Hisab and Istiwa' Clock in determining the beginning of prayer timeThe difference between the prayer times is about 5-45 minutes. The difference is due to the different time rules, ikhtiyat, and calculation methods. Based on the results of the contemporary reckoning analysis, the use of this special clock is still very relevant, because this special clock includes tahqiqi reckoning, in which the tahqiqi reckoning and contemporary reckoning are both used. spherical triangle formula. Penentuan awal waktu salat di era moderen seperti ini terdapat beberapa cara yang sangat praktis dan efesien seperti halnya metode Hisab Kontemporer yang mana didalam nya terdapat berbagai teori-teori seperti teori Nutical Almanac dan teori Ephemeris yang kedua teori tersebut digunakan oleh pemeritah sebagai acuan dalam menentukan awal waktu salat. Berbeda dengan pondok pesantren Fathul Ulum salah satu pondok pesantren di Kediri yang mana masih berpegang teguh terhadap Jam Istiwa’ dalam menentukan awal waktu salat, yang mana didalam hasil perhitungannya memiliki selisih sekitar 5, 15, 30 sampai 45 menit dengan jadwal waktu salat yang digunakan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan, proses perhitungan dan analisis Hisab kontemporer terhadap penggunaan jam istiwa’ dalam menentukan awal waktu salat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunkan metode analisis kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perbedaan selisih waktu antara Hisab Kontemporer dengan Jam Istiwa’ dalam menetukan awal waktu salat adalah selisih jadwal waktu salatnya sekitar 5-45 menit. Perbedaan itu disebabkan karena kaidah waktu yang digunakan, ikhtiyat, dan metode perhitunganya berbeda dan Berdasarkan hasil analisis hisab kontemporer penggunaan jam istiwa’ ini masih sangat relevan, karena jam istiwa’ ini termasuk hisab tahqiqi yang mana hisab tahqiqi dengan hisab kontemporer itu sama-sama menggunkan rumus segitiga bola.

Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES Annisa Firdausi Nuzula; Ahmad Junaidi; Luqman Hakim; Mahatir Muhamad Ihsan
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Qardh is a property that is lent or given by (the creditor) to someone in need (the debtor), intended to help the debtor, and he must return it with the same value and time that both parties have determined. There are several ways to carry out accounts payable, one of which is by using online media or online applications. The legality of an online loan is also required to have a permit and be registered with the Financial Services Authority (OJK). The "Loan Now" online application is an online platform in great demand by the public. However, its existence is still in doubt. Moreover, it contradicts the DSN MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/IX/2018 rules and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This paper focuses on: 1) How is the analysis of the legality of the application on online accounts payable practices of the "Loan Now" application from the perspective of DSN MUI Fatwa 117/DSN-MUI/IX/2018 and Compilation of Sharia Economic Law (KHES), 2) How is the analysis of DSN Fatwa MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 and Compilation of Sharia Economic Law (KHES) on profit margins in Debt and Receivable Practices in the "Loan Now" Application. This research library research uses library data collection methods, reads and records, and processes research materials. This study utilizes library sources to obtain research data. The results of this study can be concluded as follows: 1) The legality of the "Now Loan" online application does not meet the requirements of a legal online loan as stated in the Fatwa of the National Sharia Council Number 117/DSN-MUI/IX/2018 and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). 2) Setting the margin in the "Loan Now" application is not by the Fatwa of the National Sharia Council Number 117/DSN-MUI/IX/2018 and the Compilation of Sharia Economic Law because, firstly, there is an addition to a substantial principal fund. Secondly, there is a fine if it is late in repayment or past maturity. Qardh adalah harta yang dipinjamkan atau diberikan oleh (kreditur) kepada seseorang yang membutuhkan (debitur) yang dimaksudkan untuk membantu pihak debitur dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama dan waktu yang sudah ditentukan kedua belah pihak. Ada beberapa cara untuk melakukan hutang piutang, salah satunya dengan menggunakan media online atau aplikasi online. Legalitas suatu pinjaman online juga diperlukan agar pinjaman online tersebut dapat mempunyai izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi online “Pinjaman Now” merupakan platform aplikasi online yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun saat ini keberadaanya masih diragukan. Terlebih dalam praktiknya sangat terbalik dengan aturan yang ada di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Tulisan ini berfokus pada: 1) Bagaimana analisis terhadap legalitas aplikasi pada praktik hutang piutang online aplikasi “Pinjaman Now” perspektif Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap margin keuntungan dalam Praktik Hutang Piutang di Aplikasi “Pinjaman Now”. Penelitian library research ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Legalitas aplikasi online “Pinjaman Now” tidak memenuhi syarat sebagai pinjaman online yang legal seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2) Penetapan margin pada aplikasi “Pinjaman Now” tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena pertama adanya penambahan pada dana pokok yang sangat besar dan kedua adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo.

Distribusi Zakat bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menurut Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo Atik Husnia Mabruroh; Ahmad Junaidi
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2238

This study aims to explain how the views and the basis of thinking of MUI figures Ponorogo Regency in determining the law of women and children as mustahik zakat. This research is qualitative research with field research and a descriptive qualitative approach. While data collection techniques by conducting interviews and documentation. The analysis used in this research is descriptive analysis with an inductive method. The results of this study can be concluded that (1) Most MUI figures in Ponorogo Regency stated that the words "women and children victims of violence" were not mentioned among the eight mustahik zakat groups. However, women and children victims of violence can get zakat if they are included in one of the eight mustahik zakats (2) The basis of thinking of MUI figures in Ponorogo Regency in responding to women and children victims of violence adheres to the interpretation of the Qur'anic text of Surah At-Taubah verse 60. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan dan landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menentukan hukum perempuan dan anak sebagai mustahik zakat. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Mayoritas tokoh MUI Kabupaten Ponorogo mengemukakan bahwa kata “perempuan dan anak korban kekerasan” tidak disebutkan di antara delapan golongan mustahik zakat. Namun demikian, perempuan dan anak korban kekerasan bisa mendapatkan zakat apabila dimasukkan dalam salah satu dari delapan asnaf mustahik zakat (2) Landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menyikapi perempuan dan anak korban kekerasan berpegang pada penafsiram nash Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60.

Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif Zainal Faizin; Ahmad Junaidi
Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 1 No. 1 (2022): Economics, Law, and Humanities
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/jelhum.v1i1.535

Throughout 2019 the Magetan Religious Court has decided on divorce cases accompanied by the distribution of joint assets in four cases. From the four cases, legal dynamics emerged in their decisions, namely regarding the use of ex officio rights with reference to statutory regulations and the application of the principle of ius contra legem in deciding cases. The focus of the study in this thesis is the application of the ex officio rights of judges and the principle of ius contra legem in the case of sharing assets in the Magetan Religious Court with a progressive legal perspective. The approach used in this research is the progressive legal approach, which studies how the law is applied and whether it is in accordance with the principles of justice that make law for humans. Meanwhile, the theory used is a legal discovery with the characteristics of progressive law. Whereas the use of ex officio rights by applying the principle of ius contra legem solely aims to protect the legal interests of justice seekers by using the spirit of progressive law which is based on the legal interests of justice seekers which must be put forward rather than merely referring to codified rules, however, the judges do not abandon the legal principles which form the basis of the judges' thinking and actions in examining, hearing and deciding cases.

Implementasi Kewarisan pada Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan (Perspektif Sosiologi Hukum) Arip Mahendra; Ahmad Junaidi
Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 1 No. 2 (2022): Economics, Law, and Humanities
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/jelhum.v1i2.856

In the discussion of inheritance, there are two critical aspects: assets and relatives. So, inheritance must be regulated to realize justice among the heirs. However, the heirs stipulated in the inheritance law guidelines do not always have perfect mental health or are persons with disabilities. Heirs of persons with disabilities cannot carry out legal actions, agreements, or obligations. Being an heir means managing the inheritance to benefit the bereaved family. Thus, the researcher wants to analyze further the implementation of inheritance in the Karangpatihan Village community with a sociological perspective of law, starting from the analysis of the concept of inheritance, the legal basis used, and how somebody can fulfill disability rights. This research is field research with an inductive and qualitative approach. Judging the proposed problem formulation shows that this research is fundamental and empirical. The data was obtained through observation, interviews, documentation, and triangulation. The stages of data processing include the locations of re-examination, data classification, data analysis, and conclusions. The study is reviewed with the theory and indicators of the sociology of law, and findings are obtained from connecting the results of data analysis with the formulation of the problem or anxiety of the researcher. The results showed that the implementation of inheritance in families with disabilities practiced their concept or with the idea of hereditary division, as long as they could maintain harmony, meet daily needs, and not cause conflict. And the protection of inheritance rights in families with disabilities independently does not have the ability, but using collectivity or the use of shared assets, using the concept of cooperation in maintaining inherited assets.

Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 M. Akhlis Azamuddin Tifani; Ahmad Junaidi
Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Economics, Law, and Humanities
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/jelhum.v2i1.1520

The concern in this study is about the judges' decisions, with 96% of decisions that legalize marriage dispensation applications. This fact contradicts the spirit of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, which seeks to minimize the number of underage marriages. Some of these problems become the researchers' anxiety in finding out about several things, including; 1) The paradigm of Ponorogo Religious Court Judges in handling marriage dispensation cases, 2) the effectiveness of the implementation of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 by Ponorogo Religious Court Judges in the case of marriage dispensation.

Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Airul Fahruzi; Abid Rohmanu; Ahmad Junaidi
Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Economics, Law, and Humanities
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/jelhum.v2i2.2192

This research is motivated by the Decree of the Minister of Religion of the Republic ofIndonesia Number 892 of 2019, concerning Web-Based Simkah in the Digital MarriageCard service system following the PMA Circular Letter of the Director General ofIslamic Community Guidance Number B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 concerningCards Digital Marriage. This research aims to describe the application of the Web-BasedMarriage Management Information System orSimkah Web in the Digital MarriageCard service system in KUA Pitu District, Ngawi Regency, and its effectiveness. Themethod used in this research is a descriptive method with a qualitative approach, namelyresearch that seeks to reveal and interpret a developing phenomenon. The researchresults show thatSimkah Web in KUA Pitu District, Ngawi Regency, has beenimplemented but is still hampered, especially regarding the readiness of KUA humanresources. In several cases, people found difficulties using this application, including thecomplexity of inputting marriage data in printing Digital Marriage Cards. Thus, it canbe concluded that the implementation ofSimkah Web has helped make it easier for theKUA to collect marriage data throughout Indonesia. However, it is still not fullyimplemented effectively by the community as a basis for printing Digital MarriageCards in the KUA of Pitu District

Strategi Tindakan Sosial Nazir Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amal Parang untuk Pengembangan Wakaf Produktif Bayu Setiyawan; Abid Rohmanu; Ahmad Junaidi
Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): Economics, Law, and Humanities
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/jelhum.v3i2.4043

This research was motivated by the researcher's interest in seeing the success of Nazir in developing productive waqf at the Nurul Amal Parang Islamic Education Foundation. Because the majority of use of waqf land assets in Parang District tends to be towards conventional or unproductive waqf. So far, only YPI Nurul Amal has been able to manage its waqf assets into productive waqf. When founding YPI Nurul Amal Parang, Nazir had his own motives and goals and correlated with Max Weber's theory of social action. This research uses case study field research with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The aim of this research is to describe the implementation of productive waqf at the Nurul Amal Parang Islamic Education Foundation. Apart from that, this research aims to find out the background of the Nurul Amal Parang Islamic Education Foundation in managing its waqf assets productively. This research is also aimed at exploring information about the implications of the existence of productive waqf at YPI Nurul Amal Parang. The findings obtained by researchers regarding the social actions of the Nurul Amal Parang Islamic Education Foundation to develop productive waqf The aim of productive waqf management at YPI Nurul Amal Parang is for the benefit of facilities and infrastructure in the field of educational institutions, and The implications of productive waqf with the existence of YPI Nurul Amal Parang have a positive impact on the wider community in the fields of education, religion and economics.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search