Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konseling dan Pendidikan Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Mazahib SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Studia Islamika
Arskal Salim
Universitas Islam Negeri Jakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Between ICMI and NU: The Contested Representation of Muslim Civil Society in Indonesia, 1990-2001 Salim, Arskal
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 49, No 2 (2011)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre, Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2011.492.295-328

Abstract

This article discusses the concept of Muslim civil society in Indonesia by looking at differences in context between democratic and non-democratic regimes and by considering the diversity of Islamic interpretation of civil society and democracy. By looking at the dynamics within state-society relations and the process of democratisation, this article aims to clarify what kind of political actions correspond to the concept of civil society and help build a strong civil society in Indonesia in 1990s. Limiting its scope to the period from 1990 to 2001, the paper draws on two Muslim organisations (Nahdlatul Ulama and Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) to explain why do Indonesian Muslims use the concept of civil society differently? How should Muslims perceive civil society vis-à-vis the state? Is it cooperation (participation) or opposition? Are both respective views equally legitimate? Given that Islamic doctrine may support the most varied of political outlooks, this study will point out that there is no single interpretation of the relationship between Islam and civil society or democracy. The article thus argues that differences between the two groups represent the diversity of Islamic interpretations of socio-political life.[Artikel ini membahas konsep “civil society” di Indonesia berdasarkan perbedaan konteks antara rejim demokratis dan otoriter serta menganalisis ragam interpretasi Islam mengenai civil society dan demokrasi. Melalui analisis dinamika hubungan rakyat-negara dan proses demokratisasi, artikel ini menjelaskan bentuk sikap politik yang sesuai dengan civil societydan mendorong terciptanya civil society yang kuat pada dekade 1990an di Indonesia. Diskusi dibatasi pada dua organisasi Muslim di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan hanya pada rentang 1990 hingga 2001. Pembatasan dilakukan guna menjawab mengapa Muslim di Indonesia menggunakan konsep civil society secara berbeda dan bagaimana mereka memandang bentuk relasi ideal antara negara-civil society; apakah kerjasama (partisipasi) ataukah oposisi? dan apakah kedua bentuk relasi tersebut sama-sama dapat dibenarkan?. Menyimak bahwa ajaran Islam dapat digunakan untuk mendukung berbagai pandangan politik, artikel ini menggarisbawahi bahwa interpretasi mengenai relasi Islam dan civil society/demokrasi adalah beragam. Karena itu, perbedaan antara NU dan ICMI dalam menterjemahkan konsep civil society merupakan cerminan perbedaan dan ragam interpretasi Islam terhadap kehidupan sosial-politik.]
Gendering the Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia Nurlaelawati, Euis; Salim, Arskal
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 51, No 2 (2013)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre, Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2013.512.247-278

Abstract

Compared to other Muslim countries, Indonesia has been the forefront, if not the frontrunner, in welcoming women to occupy a position as judges at the Islamic court. Despite few Indonesian women were already sitting at Islamic courtrooms and hearing cases on family law issues as early as in 1960s, it was only in 1989 that Indonesia fully accommodated female judges at the religious courts. From this onwards, female judges were recruited more than ever and began accessing a number of rights and positions like their male counterparts. This paper discusses female judge and women litigants at Islamic courts of Indonesia. This paper not only discusses the way in which women were recruited to be judges at the Indonesian Islamic courts, but also explores some factors leading Indonesian women to engage in the judicial practice. In addition, this paper looks at the way in which female judges exercise their authority to protect rights of disadvantaged women litigants. This paper argues that despite female judges have the same skills in interpreting law as their male colleagues do and that they have to some extent better gender sensitivity, they unfortunately have not maximised utilising these legal skills for the benefits of women litigants.[Dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, Indonesia telah menjadi garda depan –jika tidak disebut pelopor– dalam mengangkat perempuan sebagai hakim di Pengadilan Agama. Meski pada decade 1960-an sejumlah perempuan sudah menduduki jabatan hakim dan telah menyidangkan kasus-kasus keluarga di Pengadilan Agama, hanya pada tahun 1989 pengangkatan perempuan pada Pengadilan Agama ditegaskan secara formal dan legaal oleh pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, jumlah hakim perempuan di pengadilan agama meningkat dan mereka memiliki kesemepatan untuk memperoleh hak dan posisi penting di Pengadilan Agama, sejajar dengan hakim laki-laki. Artikel ini mendiskusikan keterlibatan perempuan, baik sebagai hakim maupun pihak yang berperkara, di Pengadilan Agama. Tidak hanya menjelaskan bagaimana perempuan direkrut sebagai hakim di Pengadilan Agama, artikel ini juga mengulas faktor-faktor penting yang mendorong keterlibatan perempuan dalam praktek peradilan. Selain itu, juga dijelaskan peran hakim perempuan dalam melindungi hak para perempuan yang berperkara di pengadilan. Penulis berkesimpulan bahwa meski para hakim perempuan memiliki kompetensi yang sama dalam memutus perkara seperti para hakim laki-laki dan dalam batas tertentu memiliki sensitifitas gender yang lebih kuat ketimbang laki-laki, peran mereka masih terlihat belum maksimal, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan.]
Gendering the Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia Nurlaelawati, Euis; Salim, Arskal
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 51, No 2 (2013)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2013.512.247-278

Abstract

Compared to other Muslim countries, Indonesia has been the forefront, if not the frontrunner, in welcoming women to occupy a position as judges at the Islamic court. Despite few Indonesian women were already sitting at Islamic courtrooms and hearing cases on family law issues as early as in 1960s, it was only in 1989 that Indonesia fully accommodated female judges at the religious courts. From this onwards, female judges were recruited more than ever and began accessing a number of rights and positions like their male counterparts. This paper discusses female judge and women litigants at Islamic courts of Indonesia. This paper not only discusses the way in which women were recruited to be judges at the Indonesian Islamic courts, but also explores some factors leading Indonesian women to engage in the judicial practice. In addition, this paper looks at the way in which female judges exercise their authority to protect rights of disadvantaged women litigants. This paper argues that despite female judges have the same skills in interpreting law as their male colleagues do and that they have to some extent better gender sensitivity, they unfortunately have not maximised utilising these legal skills for the benefits of women litigants.[Dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, Indonesia telah menjadi garda depan –jika tidak disebut pelopor– dalam mengangkat perempuan sebagai hakim di Pengadilan Agama. Meski pada decade 1960-an sejumlah perempuan sudah menduduki jabatan hakim dan telah menyidangkan kasus-kasus keluarga di Pengadilan Agama, hanya pada tahun 1989 pengangkatan perempuan pada Pengadilan Agama ditegaskan secara formal dan legaal oleh pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, jumlah hakim perempuan di pengadilan agama meningkat dan mereka memiliki kesemepatan untuk memperoleh hak dan posisi penting di Pengadilan Agama, sejajar dengan hakim laki-laki. Artikel ini mendiskusikan keterlibatan perempuan, baik sebagai hakim maupun pihak yang berperkara, di Pengadilan Agama. Tidak hanya menjelaskan bagaimana perempuan direkrut sebagai hakim di Pengadilan Agama, artikel ini juga mengulas faktor-faktor penting yang mendorong keterlibatan perempuan dalam praktek peradilan. Selain itu, juga dijelaskan peran hakim perempuan dalam melindungi hak para perempuan yang berperkara di pengadilan. Penulis berkesimpulan bahwa meski para hakim perempuan memiliki kompetensi yang sama dalam memutus perkara seperti para hakim laki-laki dan dalam batas tertentu memiliki sensitifitas gender yang lebih kuat ketimbang laki-laki, peran mereka masih terlihat belum maksimal, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan.]
Between ICMI and NU: The Contested Representation of Muslim Civil Society in Indonesia, 1990-2001 Salim, Arskal
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 49, No 2 (2011)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2011.492.295-328

Abstract

This article discusses the concept of Muslim civil society in Indonesia by looking at differences in context between democratic and non-democratic regimes and by considering the diversity of Islamic interpretation of civil society and democracy. By looking at the dynamics within state-society relations and the process of democratisation, this article aims to clarify what kind of political actions correspond to the concept of civil society and help build a strong civil society in Indonesia in 1990s. Limiting its scope to the period from 1990 to 2001, the paper draws on two Muslim organisations (Nahdlatul Ulama and Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) to explain why do Indonesian Muslims use the concept of civil society differently? How should Muslims perceive civil society vis-à-vis the state? Is it cooperation (participation) or opposition? Are both respective views equally legitimate? Given that Islamic doctrine may support the most varied of political outlooks, this study will point out that there is no single interpretation of the relationship between Islam and civil society or democracy. The article thus argues that differences between the two groups represent the diversity of Islamic interpretations of socio-political life.[Artikel ini membahas konsep “civil society” di Indonesia berdasarkan perbedaan konteks antara rejim demokratis dan otoriter serta menganalisis ragam interpretasi Islam mengenai civil society dan demokrasi. Melalui analisis dinamika hubungan rakyat-negara dan proses demokratisasi, artikel ini menjelaskan bentuk sikap politik yang sesuai dengan civil societydan mendorong terciptanya civil society yang kuat pada dekade 1990an di Indonesia. Diskusi dibatasi pada dua organisasi Muslim di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan hanya pada rentang 1990 hingga 2001. Pembatasan dilakukan guna menjawab mengapa Muslim di Indonesia menggunakan konsep civil society secara berbeda dan bagaimana mereka memandang bentuk relasi ideal antara negara-civil society; apakah kerjasama (partisipasi) ataukah oposisi? dan apakah kedua bentuk relasi tersebut sama-sama dapat dibenarkan?. Menyimak bahwa ajaran Islam dapat digunakan untuk mendukung berbagai pandangan politik, artikel ini menggarisbawahi bahwa interpretasi mengenai relasi Islam dan civil society/demokrasi adalah beragam. Karena itu, perbedaan antara NU dan ICMI dalam menterjemahkan konsep civil society merupakan cerminan perbedaan dan ragam interpretasi Islam terhadap kehidupan sosial-politik.]
From Usul Fiqh to Legal Pluralism: An Autoethnography of Islamic Legal Thought Salim GP, M. Arskal
Mazahib VOLUME 19, ISSUE 1, JUNE 2020
Publisher : IAIN Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.534 KB) | DOI: 10.21093/mj.v19i1.2414

Abstract

This article seeks to introduce an autoethnography as a method in studying Islamic law. Through an autoethnography, a scholar could share a unique and subjective experience, which would not only contribute to the understanding of social phenomenon but also reflect on possible different situations upon knowing the reality. It not only makes a sequence of events and their interpretation, but it also asks readers to emotionally ‘relive’ the events with the writer of autoethnography. This article uncovers processes and dynamics of my own thought in approaching and comprehending law in Islam including topics such as usul fiqh and legal pluralism. It discloses the development of my research interest and scope, both nationally and internationally in the past three decades. The article argues that knowledge is not necessarily produced by research work. In fact, personal narratives are considered scientific in that they could contribute knowledge to what we know about the world in which we live. And, last but not least, personal stories are valuable if they could: 1) provide a legitimate claim or justification, 2) offer something new to learn, and 3) help other people cope with or better understand world issues.Keywords: autoethnography, Islamic law, legal pluralism, usul fiqh.
Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation Salim, Arskal
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v5i2.11082

Abstract

Discussions on adat and Islamic law in Muslim societies have been focusing on a tension between the two entities. By looking at adat and Islamic law being respectively applied in contemporary Aceh, this article offers a different approach by considering the unbalanced relationship between adat and Islamic law and thus argues that both have been unequally coexisting and asymmetrically contesting with one another. Based on a lengthy ethnographic fieldwork and recurring visits to Aceh, this study discusses the ways in which adat of Aceh has been reinvigorated along with the official implementation of Islamic law in the past two decades. It includes efforts: 1) to establish adat bureaucracy, 2) to restore a cultural sovereignty of adat, 3) to retrieve adat rights to natural resources, and 4) to reinforce adat mechanism of dispute settlement. Despite all these efforts, however, adat appears to be subordinate and secondary.
The Impact of Strategic Resource Management on the Development of Islamic Legal Methodology at PKBM Ristek Nusantara Jaya Santoso, Heru Budi; Khasanah, Nur; Mustika, Muhammad Fery; Sopyan, Yayan; Salim, Arskal; Syahrullah, Syahrullah
JURNAL AT-TURAS Vol 12, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/at-turas.v12i3.11933

Abstract

This study aims to analyze the impact of strategic resource management on the development of Islamic legal methodology in PKBM Ristek Nusantara Jaya. Using a quantitative approach, data was collected from 100 respondents through a Likert scale questionnaire instrument that had been tested for validity and reliability. The data analysis techniques used include Pearson correlation tests and simple linear regression. The results showed a positive and significant relationship between the effectiveness of resource management and innovation of Islamic legal methodology (r = 0.684; p < 0.01). These findings offer insights into how effective resource management can enhance pedagogical innovation in the teaching of Islamic legal principles in the context of non-formal education. The implementation of appropriate resource management strategies, such as strengthening educator competencies, utilizing technology, and adaptive program planning, has been proven to be able to create more dynamic and contextual learning. This research makes a real contribution to pedagogical innovation and curriculum development in Islamic education, as well as encourages the reform of the Islamic jurisprudence approach to be more relevant to the challenges of the modern era, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan non-formal seperti PKBM.
Law, Women, and Property in Contemporary Indonesia Salim, Arskal
Studia Islamika Vol. 21 No. 1 (2014): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sdi.v21i1.884

Abstract

On 27-28 August, 2013, the School of Graduate Studies of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta organised a two day conference on Law, Women and Property in Contemporary Indonesia. The conference was aimed to enhance understanding of recent socio-legal changes that affect Indonesian Muslim women and their access to property in the past few decades. In particular, it sought to investigate changing patterns in marriage and post-divorce payments, property transfers and the implications they are having upon women, children and legal processes in Indonesia.DOI: 10.15408/sdi.v21i1.884
Waqf and the sustainable development goals: examining the pathways of governance and resource utilization in Indonesia Mulazid, Ade Sofyan; Pratama, Yoghi Citra; Salim GP, M. Arskal; Sayuti, Wahdi; Yessi Fitri; Muhaimin, Muhaimin; M. Syukri
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol. 14 No. 1 (2026): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1206300

Abstract

Waqf is an important instrument in Islamic social finance with significant potential to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in developing countries such as Indonesia. However, the contribution of waqf to sustainable development largely depends on the quality of governance and the effective utilization of waqf assets. This study aims to examine the influence of waqf governance and waqf utilization on the achievement of the SDGs in Indonesia, as well as to analyze their mediating role in the relationship between waqf resources and sustainable development outcomes. This research adopts a quantitative approach using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data were collected from waqf management institutions and relevant stakeholders in Indonesia. The results indicate that waqf governance has a positive effect on SDG achievement (β = 0.2644), while waqf utilization shows a stronger positive influence (β = 0.4958). Furthermore, waqf resources positively affect both governance and utilization. These findings highlight the importance of strengthening governance practices and optimizing the utilization of waqf assets to enhance the contribution of Islamic social finance to sustainable development.
Co-Authors Ade Sofyan Mulazid Euis Nurlaelawati Heru Budi Santoso M. Syukri Muhaimin Muhaimin Mustika, Muhammad Fery Nur Khasanah Syahrullah Syahrullah Wahdi Sayuti Yayan Sopyan Yessi Fitri Yoghi Citra Pratama