Ria Anjriani Sahputri
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pimpinan dalam Disiplin Waktu terhadap Pegawai pada Bagian Umum di Kantor Sekretariat DPRD Labuhanbatu Ria Anjriani Sahputri; Siti Aisyah
Jurnal Minfo Polgan Vol. 12 No. 2 (2023): Artikel Penelitian 2023
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v12i2.13158

Abstract

Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara tidak hanya terletak pada pusat pemerintahan saja. Tugas pemerintah pusat adalah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah agar dapat menjalankan urusan pemerintahan mereka sendiri. Di dalam negara Indonesia, pemerintah daerah merujuk pada implementasi tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan oleh pihak berwenang di wilayah daerah dan DPRD dengan prinsip-prinsip otonomi dan pembantuan yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika berbicara tentang kedisiplinan waktu dan etika kerja, ini adalah alat yang digunakan oleh pemimpin untuk memotivasi pegawainya agar patuh terhadap semua aturan dan norma sosial yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami kebijakan pimpinan organisasi dalam disiplin waktu terhadap kerja pegawai di Bagian Umum Kantor Sekretariat DPRD Labuhanbatu. Implementasi kebijakan kedisiplinan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan ditinjau dari tingkat kepatuhan yang meningkat dan pelatihan sumber daya manusia terhadap peraturan mengenai tanggung jawab, pelaksanaan jam kerja pegawai bertujuan untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada staf pegawai yang telah melakukan pelanggaran, sehingga mereka dapat merasa menyesal dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan serta memperbaiki diri di masa depan. Dalam penelitian, lokasi penlitiannya adalah Kantor Sekretariat DPRD Labuhanbatu. As is known, governance in a country does not only lie at the center of government. The task of the central government is to give authority to regional governments so that they can carry out their own government affairs. In Indonesia, regional government refers to the implementation of government tasks carried out by regional authorities and the DPRD with the principles of autonomy and assistance in accordance with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. When talking about time discipline and work ethics, these are tools used by leaders to motivate their employees to comply with all applicable rules and social norms. This research uses a qualitative descriptive method to understand the policies of organizational leaders regarding time discipline regarding employee work in the General Section of the Labuhanbatu DPRD Secretariat Office. Implementation of disciplinary policies has a positive impact on increasing discipline in terms of increased levels of compliance and training of human resources towards regulations regarding responsibilities, implementation of employee working hours aims to provide education and guidance to staff who have committed violations, so that they can feel regret and try not to repeat mistakes and improve yourself in the future. In the research, the research location was the Labuhanbatu DPRD Secretariat Office.
Peran Diplomasi Ekonomi Dalam Kebijakan Untuk Meningkatkan Kerjasama Bisnis Antarnegara Ria Anjriani Sahputri; Hendra Ibrahim
Jurnal Minfo Polgan Vol. 12 No. 2 (2023): Artikel Penelitian 2023
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v12i2.13329

Abstract

Diplomasi ekonomi yang dimaksud di sini adalah faktor yang mendukung tumbuhnya perdagangan bilateral dan investasi kedua negara. Tujuan undang-undang adalah untuk mendukung tindakan negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Indonesia menggunakan diplomasi ekonomi sebagai alat untuk meningkatkan ekspornya ke negara mitra. Hal ini disebabkan karena Indonesia semakin bergantung pada pasar internasional, dan tidak hanya rata-rata rasio ekspor terhadap PDB, namun rata-rata rasio impor juga terus meningkat. Tujuan hukum internasional juga untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia Politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas dan positif, menumbuhkan citra Indonesia sebagai negara yang mandiri, berdaulat, adil dan demokratis serta berupaya memberikan kontribusi yang terbukti di dunia internasional.