Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legitimacy of Delegating Authority to Third Parties in Procurement Contracts via Private Power of Attorney Muhammad Asyikin; Muhamad Taufik La Ode
Jurist-Diction Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v9i1.76990

Abstract

Legal certainty in government procurement contracts is essential to ensuring accountability in state budget use. This study examines a case involving issuance of an informal power of attorney by a service provider’s director to a third party not named in the main contract for a clean water infrastructure project in West Halmahera Regency. The research assesses the legal validity of such delegation and its implications for contractual relationships. Using a normative legal approach, the study applies qualitative analysis of statutory provisions, contract doctrines, and a case study. Findings indicate that a power of attorney granted to a third party without explicit reference in the principal contract lacks binding legal effect and does not establish a direct legal relationship with the government. Such practices risk state losses due to implementation beyond the agreed legal framework. The study recommends reinforcing technical regulations and legal oversight to prevent abuse and uphold legal certainty.
Penguatan Etika Bisnis Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Telaah Atas Praktik Usaha Di Kota Ternate Nam rungkel; Hendra Karianga; Muhamad Taufik La Ode
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 4, No 1 (2026): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v4i1.1282

Abstract

Artikel ini mengkaji penguatan etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah melalui analisis kesenjangan antara prinsip-prinsip normatif Islam dan praktik bisnis aktual di Kota Ternate. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana etika bisnis Islam yang berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah, dan maqāṣid al-syarī‘ah diinternalisasi dan diimplementasikan oleh pelaku usaha, sekaligus mengidentifikasi faktor struktural dan kultural yang menghambat penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, disertai analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, yang diperkaya dengan temuan empiris terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan adanya disjungsi yang persisten antara norma syariah dan perilaku bisnis, yang tercermin dalam praktik pengurangan timbangan, kurangnya transparansi, serta ketergantungan pada sistem keuangan konvensional. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi ekonomi syariah, lemahnya internalisasi nilai tauhid, keterbatasan pengembangan industri halal, dan belum optimalnya pengawasan sistemik. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik komunitas tertentu yang memperlihatkan bahwa transformasi etis dapat terwujud apabila didukung oleh pembinaan keagamaan dan keteladanan moral yang konsisten. Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran model integratif yang menempatkan etika bisnis sebagai komponen normatif yang mengikat dalam hukum ekonomi syariah, bukan sekadar anjuran moral. Penguatan literasi, penegasan regulasi berbasis nilai, serta sinergi kelembagaan nasional dan daerah menjadi rekomendasi strategis. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengukur tingkat kepatuhan etis lintas sektor serta mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi syariah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.