Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik Harry Susanto; Tommy Michael
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10421434

Abstract

Penelitian ini dibuat dengan tujuan mengetahui Peningkatan dana negara terhadap partai politik merupakan suatu langkah kebijakan yang memerlukan perhatian khusus terkait akuntabilitas dan justifikasi. Akuntabilitas dalam konteks ini mencakup transparansi keuangan dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana publik, sementara justifikasi merinci alasan dan tujuan di balik alokasi dana tersebut. Mekanisme pengawasan, seperti badan pengawas independen dan auditor, menjadi kunci dalam memastikan penggunaan dana yang efisien dan sesuai aturan. Kriteria justifikasi termasuk penguatan demokrasi internal partai politik, keterwakilan rakyat, dan investasi dalam pendidikan politik. Kendala dan risiko, seperti penyalahgunaan dana, harus diatasi melalui pengawasan yang ketat. Partisipasi masyarakat sipil dan konsultasi publik juga menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses peningkatan dana. Evaluasi periodik diperlukan untuk memastikan bahwa partai politik memenuhi tujuan dan kebutuhan politik serta sosial yang berubah seiring waktu. Pemberian dana negara kepada partai politik perlu didukung oleh sistem akuntabilitas yang kokoh dan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas demokrasi.
SOSIALISASI PENINGKATAN UMKM KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI DESA PACET Tommy Michael
Babakti: Journal of Community Engangement Vol 2 No 2 (2025): October
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/babakti.v2i2.13196

Abstract

Dalam kehidupan bernegara selalu terdapat permasalahan hukum. Umumnya permasalahan hukum muncul dipengaruhi keberadaan suatu peraturan perundang-undangan ataupun pemerintah bersikap. Berdasarkan norma hukum yang dimaktubkan dalam Instruki Presiden bernomor 9 dengan tahun 2025 maka terjadi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bagian dari pemenuhan Asta Cita kedua dan pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (Asta Cita keenam). Tentu keberadaan KDKMP membawa perubahan paradigma dalam masyarakat bahwa koperasi yang identik dengan simpan pinjam menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Diawali dengan penelusuran kebutuhan KDKMP di Desa Pacet Mojokerto bahwa keberadaan usaha menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman akan keberlanjutan KDKMP dengan mengutamakan kekayaan intelektual khususnya desain industri. Keberadaan kekayaan intelektual bukan menjadi perhatian utama di Desa Pacet karena pada dasarnya kemajuan UMK-M hanya berpusat pada kebutuhan sesaat seperti kuliner. Kegiatan sosialisasi KDKMP berjalan lancar namun permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya dukungan teknologi dari pemerintah kota setempat. Ketika UMK-M sudah dalam tahap yang bisa memenuhi kehidupannya sendiri maka keberadaan KDKMP adalah bagian yang menarik. Penerapan inovasi dan teknologi yang telah dilakukan terhambat pada paradigma UMK-M dimana dalam pendaftaran desain industri seolah-olah tidak mendsapatkan imbal balik langsung.