Ahmad Mustain
Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi IlmuAdministrasi Bala Putra Dewa

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi tentang Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang) Muhammad Yoga Jusri Pratama; Ahmad Mustain; Jumroh Jumroh
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 6 عدد 2 (2024): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2024)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v6i2.204

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab belum efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa,belum efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan, belum efektifnya 3 (tiga) faktor lingkungan implementasi, yaitu : 1)Aktor dan arena, dimana aspek utama penyebabnya, rendahnya partisipasi politikmasyarakat miskin. Disamping, keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam mengelola potensi sumber daya yang tersedia dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. 2)Struktur-struktur organisasi dan norma-norma birokrasi, dimana aspek utama penyebabnya, secara struktur kelembagaan tidak dikaitkan dengan kelembagaan masyarakat yang ada secara terkoordinasi dan terintegrasi. Disamping itu, komposisi anggaran dengan alokasi dari sumber APBN dan APBD menimbulkan ketidak sinkronisasian dalam penggunaan dana dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, 3)Jaringan-jaringan komunikasi dan mekanisme-mekanisme penyesuaian, dimana aspek utama penyebabnya, belum efektifnya komunikasi dan hubungan antara aktor dengan elit, stokeholders dan opinion leader. kurangnya frekwensi pertemuan dan penyampaian pesan pembangunan kepada masyarakat, belum sesuai dengan aspirasi, karakteristik dan budaya masyarakat daerah/lokal.