Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

China’s New Business Elite and Democratisation Asih Purwanti
Jurnal Transformasi Global Vol. 1 No. 2 (2014): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v1i2.15

Abstract

Abstraksi             Pertumbuhan ekonomi China selama tiga dekade terakhir mempengaruhi bertambahnya jumlah elit ekonomi dan bisnis di negara tersebut. Berkembangnya kelompok ini memunculkan pertanyaan apakah mereka dapat menjadi agen perubahan yang akan mempengaruhi proses demokratisasi di China. Merujuk pengalaman masyarakat di negara-negara Eropa setelah revolusi industri dimana muncul kelas menengah yang menjadi aspek penting dalam demokratisasi di Eropa. Dengan membandingkan karakteristik kelas menengah di negara-negara Eropa, kelompok elit ekonomi dan bisnis di China pada kenyataannya tidak mencerminkan karakter yang mirip dengan kelas menengah di negara-negara Eropa. Elit bisnis di China hanya mempresentasikan kepemilikan kekayaan dan alat produksi tanpa memiliki karakter sebagai aktor perubahan menuju demokratisasi. Disamping itu peran Partai Komunis China (PKC) yang sangat dominan menjadi faktor tidak berfungsinya elit bisnis di China sebagai kelas menengah yang mendorong pada proses demokratisasi di China.             Keyword: China, elit bisnis, kelas menengah, demokratisasi
Menuju Perlindungan Komprehensif : Studi Komparasi Kebijakan Anti-Trafficking di Indonesia dan Thailand. Ni Komang Desy Arya Pinatih; Asih Purwanti
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 9 No 1 (2026): JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/juss.v9i1.20488

Abstract

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang masih menjadi tantangan serius di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Thailand dan Indonesia. Posisi geografis, ketimpangan ekonomi, serta tingginya mobilitas tenaga kerja menjadikan kedua negara rentan terhadap praktik eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanganan perdagangan manusia di Thailand dan Indonesia melalui pendekatan protection, prevention, dan prosecution. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan berdasarkan data sekunder dari regulasi serta laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan penguatan regulasi dan layanan terpadu bagi korban, sedangkan Thailand berfokus pada peningkatan perlindungan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Kesimpulannya, efektivitas penanganan perdagangan manusia di kedua negara bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Human Security and Its Impact on Political, Economic, and Social Development in Indonesia: A Study of Joko Widodo’s Administration from 2014 to 2024 Asih Purwanti; Yufita Ng
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 3 (2025): December
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i3.3405

Abstract

This study analyzes the implementation of human security in Indonesia during the administration of President Joko Widodo (2014–2024). Human security, which places individuals at the center of protection and development, encompasses seven main pillars: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, and political security. This study uses a descriptive-qualitative approach with secondary data from government documents, NGO reports, and academic studies. The results show significant progress in improving economic security through poverty alleviation programs such as the Family Hope Program (PKH) and large-scale infrastructure development projects. The National Health Insurance Program (JKN) has expanded health coverage, improving health security for millions of people. In terms of food security, the government's food estate program and agricultural diversification efforts have increased local food production, although challenges in distribution and sustainability remain. Environmental security has improved with a decline in deforestation rates, although illegal deforestation and land conflicts still occur. Despite successes in some areas, challenges to civil rights and political security remain, with restrictions on freedom of speech and the weakening of anti-corruption institutions. In conclusion, the integration of human security into Indonesia's development policies needs to be strengthened, particularly in political and civil rights, to ensure a comprehensive and sustainable future for all citizens.Penelitian ini menganalisis implementasi keamanan insani di Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2024). Keamanan insani, yang menempatkan individu sebagai pusat perlindungan dan pengembangan, mencakup tujuh pilar utama: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan data sekunder dari dokumen pemerintah, laporan LSM, dan studi akademis. Hasil penelitian menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan keamanan ekonomi melalui program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan proyek pembangunan infrastruktur skala besar. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memperluas cakupan kesehatan, meningkatkan keamanan kesehatan bagi jutaan orang. Dalam hal ketahanan pangan, program food estate dan upaya diversifikasi pertanian pemerintah telah meningkatkan produksi pangan lokal, meskipun tantangan dalam distribusi dan keberlanjutan masih ada. Keamanan lingkungan membaik dengan penurunan laju deforestasi, meskipun deforestasi ilegal dan konflik lahan masih terjadi. Meskipun berhasil di beberapa bidang, tantangan hak sipil dan keamanan politik tetap ada, dengan pembatasan kebebasan berbicara dan pelemahan lembaga antikorupsi. Sebagai kesimpulan, integrasi keamanan insani dalam kebijakan pembangunan Indonesia perlu diperkuat, khususnya dalam hak-hak politik dan sipil, untuk memastikan masa depan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.