Anggun Trisnanto Hari Susilo
Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) in Indonesia: The Challenge of Governance Anggun Trisnanto Hari Susilo
Jurnal Transformasi Global Vol. 2 No. 2 (2015): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v2i2.26

Abstract

Abstract Poverty is an issue that has been discussed seriously in international development. Donors, bilateral and multilateral now are pushing forward series of efforts to address this issue. Among others, governance is one of the prominent efforts to tackle poverty. Notably, governance is a complex system, which requires components to support. Democracy, decentralization, rule of law and active people participation are few. In fact, there are limited resources academically and empirically on how these components interacting. Taken from current research on Community-Driven Development (CDD) program in Indonesia named Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) or National Program for Community Empowerment- a project that initially promoted by the World Bank, this paper argues that such components in governance are conflicting one and another. More, rather than reducing poverty, promoting governance in CDD leads to the path of uncertainty which ends with two major consequences namely creation of potential conflict and sustainability of elite capture. Disorganized mechanism between decentralization and local democracy brings to the former consequences while uncoordinated system between PNPM and regular Indonesian development planning causes the latter. The first consequence is found in sub-district level, whereas the second is taken from local/ village level. The research applies qualitative methodology in which semi ethnographic approach; close observation and in-depth interviews are the central techniques. To add, this paper will be structured into three parts. Literature review on governance, decentralization and participation is presented in the first section followed by implementation of PNPM in the second. Third section will discuss findings and ends with a conclusion. Keywords; Governance, PNPM, and decentralization
Implementasi Agenda Internasional Stunting di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Malang Kecamatan Tajinan Nadya Larasati; Anggun Trisnanto Hari Susilo
Jurnal Sehat Indonesia (JUSINDO) Vol. 6 No. 01 (2024): Jurnal Sehat Indonesia (JUSINDO)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jsi.v6i01.85

Abstract

Permasalahan food insecurity ini akan mengakibatkan efek domino bagi asupan dan kemampuan satuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi yang baik. Jika asupan yang diberikan kurang baik karena rata-rata keluarga masih berdiri di bawah garis kemiskinan, maka stunting akan terus meningkat dan tak terkendali. Oleh karenanya penulis mengambil penelitian di wilayah Kabupaten Malang di Kecamatan Desa Tajinan. Penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi agenda Internasional di tingkat lokal atau desa dan meninjau kembali hambatan dalam strategi intervensi di dalamnnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, lalu akan diolah dengan langkah awal mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan mengenai penurunan dan penanggulangan stunting di Desa Tajinan Kabupaten Malang dijelaskan melalui teori implementasi George Edward III dimana sebuah implementasi kebijakan akan dipengaruhi secara simultan oleh 4 variabel yaitu struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Implementasi kebijakan internasional stunting di negara berkembang terutama implementasi di tingkat lokal tidak berjalan secara efektif. Karena banyaknya faktor salah satunya birokrasi terlalu besar, tidak ada “Leading Sector” dan banyak oknum pemerintah yang massif dalam memonopoli sirkulasi birokrasi makin menumpulkan fungsi pemerintah yang seharusnya bisa memberikan hak pada masyarakat akan kesejahteraan. Ketidakrapihan birokrasi dan aturan penegak hukum yang tidak terlalu ketat menyebabkan celah-celah dalam pemerintahan dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.