Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic Business Law
Suud Fuadi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Suud Fuadi
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Atas peran pentingnya itu, koperasi ditetapkan sebagai soko guru ekonomi nasional. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi yang berbasis syariah, banyak koperasi yang didirikan mendasarkan pada konsep syariah baik dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) ataupun dalam bentuk Baitul Maal wa al-Tanwil (BMT). Koperasi syariah tidak hanya yang sejak awal berdiri telah menggunakan sistem syariah, namun adapula yang konversi dari koperasi konvensional menjadi syariah. Bentuk yang kedua tersebut, yaitu koperasi syariah yang berasal dari konversi, tidaklah sebanyak yang dari awal berdiri telah syariah. Hal ini dikarenakan banyak factor sulit yang harus dilalui oleh koperasi tersebut untuk melakukan konversi, terutama bagi koperasi dengan asset dan keanggotaan besar dan skala tingkat nasional. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan model konversi koperasi dan internalisasi prinsip-prinsip syariah dalam koperasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif field research dan metode analisis diskriptif, telah menghasilkan model konversi koperasi meliputi: Konversi secara kelembagaan, system, pengelola dan anggota serta model internalisasi prinsip-prinsip syariah pada koperasi.
Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Praktik Penambangan Batu Kapur Perspektif Teori Sistem Hukum dan Hukum Islam Safira Yanuaris Aisyafitri; Suud Fuadi
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan penambangan batu kapur dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), salah satu hal yang harus dipenuhi sebagai syarat penerbitan IUP adalah kesesuain lokasi penambangan batu kapur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kabupaten Sumenep dalam mengatur RTRW berpedoman pada Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, sebab praktik penambangan berdampak besar terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik penambangan batu kapur dan mengkaji praktik penambangan batu kapur dengan teori sistem hukum dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan merupakan penambangan ilegal karena tidak memiliki IUP dan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten. Faktor utama yang menjadi hambatan penerapan peraturan menurut teori sistem hukum disebabkan oleh tiga unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Perda yang tidak relevan lagi dan hambatan perizinan, penegak hukum yang belum melaksanakan tugas secara maksimal, serta perilaku dan respon masyarakat terhadap adanya peraturan terkait. Praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan menurut tinjauan hukum Islam termasuk kegiatan yang perlu dihindari sebab dapat menimbulkan bahaya baik bagi lingkungan maupun masyarakat.
Konsep Penetapan Harga Lelang Terhadap Objek Jaminan Pembiayaan Bermasalah Hikmatul Ifah; Suud Fuadi
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3807

Abstract

Lelang merupakan kegiatan jual beli di khalayak umum, yang mana penjual melakukan penawaran terhadap barang kemudian para pembeli atau konsumen saling tawar-menawarkan harga. Dalam praktik lelang, lelang tidak diumumkan kepada khayak umum, sehingga berdampak banyak peserta lelang/peminat yang menawar dibawah harga wajar. Dengan demikian konsep bagaimanakah yang digunakan di Pegadaian Syariah cabang Landungsari dalam penetapan harga lelang objek jaminan menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, termasuk penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara dokumentasi dan wawancara kepada Pimpinan dan Pegawai Pegadaian syariah cabang Landungsari. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pihak pegadaian Syariah cabang Landungsari dalam penetapan harga lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah cabang Landungsari telah memenuhi peraturan hukum yang ada dikarenakan Pegadaian Syariah merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 dan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yaitu sejalan dengan mekanismenya, dengan melakukan pemeriksaan harga barang jaminan yang hendak dilelang dengan melakukan survei ke pasar pusat, pasar daerah dan pasar setempat. Akan tetapi dalam praktiknya sudah sesuai dengan regulasi POJK yang mengatur tentang usaha Pergadaian, namun tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai kekurangannya menjadi kewajiban Rahin karena pihak Pegadaian Syariah cabang Landungsari tidak meminta kekurangan tersebut kepada nasabah.
Co-Authors Hikmatul Ifah Safira Yanuaris Aisyafitri