Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum
Munir, Mishbahul
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Hambatan-hambatan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Mishbahul Munir
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 1, No 2: Oktober 2008
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (838.289 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v1i2.3121

Abstract

Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
Alternatif Kebijakan Daerah Pengiriman Buruh Migran Perspektif Gender Devi Rahayu; Mishbahul Munir
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 4, No 2: Oktober 2011
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.46 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v4i2.2461

Abstract

Permasalahan yang dihadapi Buruh Migran Perempuan sebagian besar terjadi sehubungan dengan posisi keperempuanan mereka yang terjadi sejak saat proses rekruiting sampai pemberangkatan dan ketika pulang kembali ke daerah asalnya. Sedangkan kesempatan kerja yang ada kebanyakan sebagai pembantu rumah tangga sehingga sulit memantau penegakan hukumnya. Pemahaman para buruh migran dan masyarakat terhadap hak-hak buruh migran sangatlah terbatas, apalagi mengenai perdagangan perempuan dalam proses pengiriman buruh migran. Sedangkan pemerintah daerah yang secara kewenangan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga daerahnya mengalami kesulitan karena proses pengiriman yang secara ilegal. Bekerja keluar negeri dengan gaji yang tinggi bagi sebagian masyarakat merupakan solusi untuk keluar dari kemiskinan, karenanya dengan segala risiko akan tetap dilakukan. Diperlukan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak buruh migran dan risiko menjadi korban perdagangan perempuan. Adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran dan sebagai solusi permasalahan terkait posisi keperempuanan buruh migran.
Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Bangkalan – Jawa Timur Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia Sumriyah; Mishbahul Munir; Ayu Windayani
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v8i1.142

Abstract

Abstract— In carrying out a marriage as stipulated in the Marriage Law, the age limit for marriage is regulated, which is a minimum age of 19 years. The prospective bride can make a dispensation that is submitted to the Religious Court if the prospective bride still does not meet the requirements for the age limit for marriage. However, the reality found in society is that there are still many practices of underage marriage without going through a dispensation to the Court. This research is an empirical legal research field research, namely research that is directly carried out to the object of research to obtain relevant data related to the implementation of underage marriages which is the material in the preparation and discussion.
Co-Authors Ayu Windayani Devi Rahayu Sumriyah