Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Policy Model Reconstruction of Social Forestry Wartiningsih Wartiningsih; Nunuk Nuswardani
Sriwijaya Law Review Volume 5 Issue 1, January 2021
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol5.Iss1.451.pp130-142

Abstract

Internationally, there has been a paradigm shift in forest resource management from state-based forest management to community-based forest management. This change has also occurred in Indonesia, namely through the social forestry program as outlined in the the Minister Regulation on Social Forestry and the Minister Regulation on Social Forestry in Perhutani Area. Indeed, these Ministerial Regulations already contain the principles of community-based forest management. However, the implementation still leaves problems. This paper will analyze the procedural weaknesses and inaccuracies in the designation of these Ministerial Regulations. The approach used is the statutory approach and comparison with qualitative analysis. The result shows that it is necessary to change the policy model by changing procedures by re-functioning the role of Forest Management Units as an institution that has the authority to manage forest resources in its area. Besides, the Social Forestry program should only be intended for forest communities who have pioneered forest resource management, whether they have joined the Community Joint Forest Management program or not. However, they must reside around forests managed by Perum Perhutani.
Perlindungan Terhadap Istri dari Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Perumusan Delik Aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Wartiningsih Wartiningsih
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 1, No 2: Oktober 2008
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.513 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v1i2.3119

Abstract

Perlindungan Terhadap Istri dari Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Perumusan Delik Aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura wartiningsih wartiningsih
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.3295

Abstract

Maraknya tindakan main hakim di beberapa daerah mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dan sistem peradilan pidana di Indonenesia. Demikian juga di Madura masyarakat menghakimi pencuri yang mencoba atau mencuri sapi. Nampaknya telah terjadi perubahan paradigma dalam masyarakat, yang dahulu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Respon masyarakat di luar pelaku main hakim sendiri menujukkan kepuasannya jika pelaku pencurian dihakimi massa.            Penelitian ini akan menganalisis tindakan main hakim sendiri  dari 2 aspek yaitu, aspek masyarakat akan dianalisis dengan teori  sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Sedangkan dari kepolisian akan dianalisis dari aspek kelembagaan berdasarkan teori Chambliss and Saidman.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan fakta. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Berdasarkan hasil dan pembahasan, rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah perlu penyuluhan dan penyadaran dari masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan yang melawan hukum. Untuk kepolisian perlu ada konsolidari dan komitmen yang tinggi untuk bisa melakukan penegakan hukum karena non-enfocerment atau pembiaran tidak dapat dibenarkan dari aspek teori  maupun  aspek praktik yang melanggar hak tersangka dan merupakan hambatan bagi tersangka dalam upaya memperoleh keadilan. 
IbM Masyarakat Sekitar Hutan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan yang Menghadapi Masalah Hukum untuk Pember- dayaan dan Kesejahteraan Wartiningsih Wartiningsih
RechtIdee Vol 8, No 1 (2013): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v8i1.728

Abstract

AbstrakKegiatan ini didasari keinginan petani Desa Geger Kabupaten Bangkalan untuk berpartisipasi dalam penyiapan sertifikasi. Semua wilayah memerlukan pengembangan organisasi masyarakat secara khusus, yaitu kebutuhan spesi- fik dari petani untuk membangun asosiasi lebih tinggi seperti koperasi, mem- butuhkan pengetahuan tentang kewirausahaan juga dukungan dana eksternal. Tujuan jangka panjang Iptek bagi Masyarakat (IbM) adalah untuk member- dayakan masyarakat sekitar hutan yang mengalami kesulitan dalam mening- katkan kemampuan mereka untuk meningkatkan modal dan kesulitan dalam pemasaran produk pertanian dan tujuan jangka pendek bertujuan dari kegia- tan IbM ini untuk mendirikan koperasi “Potre Koneng “ yang berbadan hukum dan pendampingan masyarakat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam memperoleh data dengan Focus Group Discussion (FGD). Analisis normatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dengan metode penafsiran teleologis dan futuristik. Sedangkan analisis empiris akan menggunakan metode verstehen (pemahaman) dan diskusi. Data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil IbM ini adalah adanya akte pendirian koperasi dan berdirinya koperasi.