Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sapientia Et Virtus
Tutiek Retnowati
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Serta Penyelesaian Hukumnya Tutiek Retnowati; Sujarwo Darmadi
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 1 (2015): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v2i1.159

Abstract

Penjualan kendaraan bermotor secara kredit mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan daya beli mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Perjanjian kredit kendaraan bermotor pada dasarnya selalu menggunakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang notabene lembaga finance akan memberlakukan perjanjian jaminan dalam memberikan kredit untuk memiliki kendaraan bermotor. Perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut adalah sah dan mengikat. Oleh karena itu para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya. Jika perjanjian tersebut diingkari, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka segala akibat hukum dari perjanjian tersebut akan membebaninya. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu secara mediasi dan litigasi.
Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak Tutiek Retnowati; Karsono Karsono
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 2 (2014): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i2.163

Abstract

Kontrak asuransi jiwa merupakan suatu perlimpahan resiko, maka inti dartkontrak tersebut adalah mengenai uang pertanggungan yang akan diterima danpremi yang harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalamkontrak tersebut; dengan demikian, kontrak asuransi dapat dikatakan sebagaisuatu perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban tiap pihak dalam kontraktersebut. Para pihak tersebut adalah pertama - penanggung atau asurandor, yaituorang atau badan hukum - perusahaan asuransi yang bersedia mengambil alih danI atau menerima resiko, dalam bentuk pembayaran kerugian. dan yang kedua -tertanggung yang berkewajiban membayar premi dan menerima penggantiankerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang telah ditentukan pula dalam kontraktersebut. Akan tetapi, pihak tertanggung dapat mengajukan perubahan terhadapketentuan dalam polisnya, dengan mnegajukan kepada pihak perusahaan asuransiuntuk merubah polis tersebut menjadi polis bebas premi ataupun memperkeciljumlah premi sesuai kemampuan tertanggung berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak ; apabrl:a terjadi suatu perselisihan atau sengketa, maka pihaktertanggung dapat mengajukan ke pengadilan negeri atau melalui Arbitrase sesuaidengan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No: 422IKMR/0612003 yangmelarang adanyapembatasan upaya hukum bagipara pihak.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Yang Kemudian Dirampas Untuk Negara Dalam Kasus Illegal Logging Tutiek Retnowati; Markum Markum
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 1 (2015): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v2i1.169

Abstract

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek jaminan fidusia dapat disita oleh negara jika digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Seperti kasus yang menimpa PT Astra Sedaya Finance, sebagai perusahaan pembiayaan yang merasa telah dirugikan akibat benda jaminan fidusia yang disita negara dari tangan pemberi fidusia selaku debitur karena yang bersangkutan melakukan perbuatan hukun kejahatan llegal logging.yang mengakibatkan benda objek jaminan dirampas oleh negara. Perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap objek jaminandalam kasus illegal logging ini tidak bertentangan dengan droit de suite yang dimiliki penerima fidusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya sifat droit de suite tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan utang pemberi fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan dirampas oleh negara, dapat diuraikan sebagai berikut bahwa, (1) debitur wajib menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan barang yang dirampas oleh negara; (2) mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi utangnya.
Co-Authors Karsono Karsono Markum Markum Sujarwo Darmadi