Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sapientia Et Virtus
Woro Winandi
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum BAP Atas Penyimpangan Proses Penyidikan Terhadap Penerapan Pasal 56 KUHAP Woro Winandi; Alimudin Alimudin
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 2 (2014): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i2.162

Abstract

Kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat, bentuknya bermacam-macam, antara lain: nasehat hukurn, konsultasi hukum, legal audit, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan perkara pidana lainnya. Bantuan Hukum yang diperlukan oleh tersangka yang terkena Pasal 56 ayat (1) KUHAP, merupakan suatu implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh bantuan hukum dalam persidangan perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasa156 ayat (1) KUHAP, yang mengadopsi pedoman Miranda Rule atau Miranda Principle, tentangformalistic legal thinking, dapat tercapai dengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative ini, menjadikan hak asasi tersangka tetap diperhatikan, dan terjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusia terhadap diri tersangka, sehingga bila diabaikan akan mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan menjadi tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void).
Kebijakan Publik Bagi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Woro Winandi
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 1 (2015): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v2i1.166

Abstract

Masyarakat Indonesia dahulu sangat dikenal sebagai masyarakat toleran terhadap perbedaan baik dari suku, agama, ras dan antar golongan. Di Indonesia terdapat kelompok-kelompok minoritas keagamaan seperti Kristen, Katolik, bahkan kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Dahulu kelompok-kelompok minoritas keagamaan tersebut dapat hidup tenang berdampingan dengan kelompok keagamaan mayoritas dalam menjalankan agama atau keyakinannya tanpa rasa takut adanya intimidasi dan penyerangan.Namun dinamika kehidupan beragama membentuk sikap yang berbeda oleh masyarakat. Dalam dinamika tersebut pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menangani potensi konflik horizontal di masyarakat.
Keadilan Transisional Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia Woro Winandi
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v2i2.172

Abstract

Grave violations human rights (human rights) which occurred in authoritarian countries pose victims of serious violations of human rights. As a result, during the transition from an authoritarian regime to a democratic regime came the serious human rights violations settlement demands voiced by victims of serious human rights violations and their heirs. Similar conditions also occur in Indonesia, which was once ruled by authoritarian regimes that use repressive laws to keep themselves in power in the period 1966-1998. Along reformasi in 1998, there was a period of transition in Indonesia, which brings the impact of reforms in all areas, including judicial reform.
Co-Authors Alimudin Alimudin