Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sapientia Et Virtus
Jovanka Yves Modiano
Universitas Katolik Darma Cendika
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jovanka Yves Modiano
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 6 No 2 (2021): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v6i2.335

Abstract

Patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian karena berdasarkan data dari Komnas perlindungan perempuan mencatat terjadi peningkatan yang cenderung signifikan dari kasus KDRT setiap tahunnya yaitu sekitar 5-10%. Kultur patriarki di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru saja terjadi. Kultur ini sudah mendarah daging seolah menjadi satu kesatuan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Budaya patriarki yang menghasilkan ketidakadilan gender (gender inequality) memanifestasikan berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun negara sadar dan mengupayakan kesetaraan gender dalam masyarakat yang patriarkis melaui aturan hukum, masih saja tidak mengurangi kasus KDRT, melainkan kasus KDRT meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan kurangnya efektifitas dari undang undang tersebut dan kuatnya akar patriarki dalam masyarakat Guna menjawab pemasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang hasilnya menyimpulkan bahwa budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyabab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan posisi superior laki-laki dalam budaya patriarki dalam masyarakat yang menyebabkan perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan yang dianggap sebagai posisi subordinat laki-laki dalam masyarakat.
Peran Developer Melalui PPJB Ditinjau dari Asas Proporsionalitas dalam UU Perlindungan Konsumen dan Perumahan Jovanka Yves Modiano; Ariyanto Hermawan; Victor Imanuel W. Nalle
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol. 11 No. 1 (2026): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v11i1.607

Abstract

Contract law exists as a preventive and repressive measure for conflicts of interest arising from an agreement. In the sale and purchase of property, the agreement is generally set out in a Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB, or sale-purchase binding agreement). PPJB generally takes the form of a pre-filled document unilaterally prepared by the developer, making it prone to being categorized as a standard clause prohibited under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. As an authentic deed made before a notary, PPJB has perfect evidentiary power, but it cannot be used as proof of ownership, so it does not guarantee the consumer's ownership of the agreement's object. From this background, two problem formulations were examined: (1) how is legal protection provided to consumers who have signed or approved a PPJB, and (2) whether pre-filled clauses in a PPJB constitute standard clauses detrimental to consumers. This article uses normative legal research with a statutory approach, analyzes Banten High Court Decision No. 114/PDT/2019/PT BTN as a case study, and processes data using a qualitative descriptive method. The findings show that although a PPJB has perfect evidentiary power in court, it cannot guarantee consumer ownership of the object if a dispute arises during the term of the agreement. Clauses unilaterally drafted by the developer often contain standard clauses detrimental to consumers and, applying the principle of proportionality, are void by operation of law under Article 18 of Law No. 8 of 1999. The developer's responsibility for balancing the parties' bargaining position is therefore central to ensuring that a PPJB is legally and morally valid.
Co-Authors Ariyanto Hermawan Victor Imanuel W. Nalle