Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Rasji
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Implementation of Pre Merger Notification in the Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Novia Khoirunnisa; Rasji
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.14069

Abstract

This paper examines the consequences of the post-merger regime in Law No. 5/1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Business Competition. This research uses the normative juridical method and comparative approach, comparing the American Antitrust Law which has successfully implemented the pre-merger notification with the Indonesian Business Competition Law which implements the post-merger notification. The results of this study indicate that the importance of implementing the Pre Merger Notification in the Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is viewed in a comparison with the success of the Antitrust Law America and supported by the dynamics of globalization of the Industrial Revolution 4.0 which became a challenge for the Business Association Supervisory Commission. Thus, the regime change from Post Merger Notification to Pre Merger Notification is the right step in implementing a merger in Indonesia because Pre Merger Notification provides legal certainty and is also more efficient for business actors and KPPU as a preventive effort with the aim that the implementation of Pre Merger Notification will be carried out optimally in achieving the goal of fair business competition.
Tindakan Organisasi Papua Merdeka (Opm) Bedasarkan Undang - Undang No 34 Tahun 2004 Rasji; Whisnu Aji P. S
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3532

Abstract

Hingga saat ini kompleksitas permasalahan keamanan di Papua yang tidak hanya mencakup keanekaragaman etnis dan budaya, tetapi juga berbagai isu historis, geopolitik, dan ketidakadilan sosial. Meski Papua kaya akan sumber daya alam, ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat dan ancaman separatisme terus menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memberi kewenangan TNI untuk menangani ancaman separatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU TNI di Papua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TNI di Papua telah berkembang, terutama sejak era Reformasi. Meskipun pendekatan militeristik, seperti Operasi Nemangkawi, dianggap efektif dalam mengatasi kelompok separatis, pendekatan ini juga memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus bergeser pada pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan. Namun, penelitian ini menekankan bahwa pendekatan yang lebih seimbang antara kekuatan militer dan dialog serta diplomasi yang inklusif diperlukan untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan.
Co-Authors Novia Khoirunnisa Whisnu Aji P. S