Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Idea
Marsudi Dedi Putra
Universitas Wisnuwardhana Malang, Jawa Timur, Indonesia
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Ajaran Etis Tujuan Hukum Endy Purwanto; Marsudi Dedi Putra
Syntax Idea 1464-1475
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i3.3132

Abstract

Ethical teachings in principle emphasize that law only aims to achieve justice. In Indonesia, justice is the ideal and goal to be achieved. However, the issue of justice still has not found its relevance. This article explains more deeply the ethical teachings of legal objectives and seeks their relevance to social justice in Indonesia. Normative juridical is this type of research with a statutory and historical approach. Qualitative descriptive is used as analysis. This research produces: (1) the parameters of justice are not single, starting from state political regulations to resistance to arbitrariness; (2) the relevance of ethical teachings to social justice finds its anchor point in the existence of equal opportunities before the law and government without exception for Indonesian citizens.
Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum Miftaful Murachim Budy Kushadianto; Marsudi Dedi Putra
Syntax Idea 1476-1484
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i3.3133

Abstract

Penafsiran hukum yang beragam oleh lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif dapat mengakibatkan ketidak konsistenan dalam penegakan hukum di Indonesia. Variasi dalam interpretasi hukum antara lembaga-lembaga ini sering kali menghasilkan kebingungan hukum, ketidakpastian, dan bahkan potensi ketidakadilan. Hukum normatif menjadi jenis penelitian ini, sedangkan pendekatan menggunakan perundang-undangan dan konseptual, serta dokumen sebagai analisisnya. Penelitian ini menghasilkan: (1) Implikasinya adalah penegakan hukum yang tidak konsisten dan terkadang tidak merata, yang dapat mengancam kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. (2) Penyelesaian yang efektif membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara lembaga-lembaga tersebut, serta peningkatan pemahaman atas prinsip-prinsip hukum yang diterapkan. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga tersebut serta pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum dapat membantu memastikan konsistensi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan kombinasi metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang holistik tentang implikasi hierarki hukum dalam konteks pembentukan undang-undang serta penafsiran dan penegakan hukum di Indonesia.
Minimalisasi Kontroversi Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Yudi Prasetyo; Marsudi Dedi Putra
Syntax Idea 1452-1463
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i3.3134

Abstract

Pembentukan undang-undang melalui omnibus law seringkali tidak demokratis, pragmatis, mempersempit ruang partisipasi dan mengabaikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga omnibus law menimbulkan kontroversi. Artikel ini dimaksudkan untuk mengulas cara mengatasi kontroversi dalam pembentukan undang-undang melalui omnibus law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan perbandingan. Hasilnya menunjukkan: (1) Penerapan pembentukan undang-undang melalui omnibus law berulangkali menjadi kontroversi, utamanya terkait dengan minimnya partisipasi publik. (2) Model partisipasi pada pembentukan undang-undang melalui omnibus law menjadi lebih bermakna apabila dilakukan dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Lebih sempurna jika dilengkapi dengan Sistem Informasi Geografis Partisipasi Publik.
Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi Sukrisno; Marsudi Dedi Putra
Syntax Idea 1435-1451
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i3.3135

Abstract

Judicial power is independent to administer justice to uphold law and justice. However, the exercise of his powers must not be left uncontrolled. In fact, modern supervision is needed to prevent abuse of power as has occurred. This article seeks new breakthroughs as necessary steps in carrying out external supervision of the behavior of Constitutional Justices. This type of research includes normative juridical with a statutory and conceptual approach. Meanwhile, the analysis used is analytical juridical and described qualitatively descriptively. Research results: (1) steps that can be taken to monitor the behavior of Constitutional Judges by making changes to the 1945 Constitution and/or forming laws; (2) the most appropriate construction of state institutions to supervise the behavior of Constitutional Judges is the Judicial Commission apart from the Financial Audit Agency and the Ombudsman Commission.
Co-Authors Endy Purwanto Miftaful Murachim Budy Kushadianto SUKRISNO Yudi Prasetyo