Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Theresia Gabriella Pohan; Enni Soerjati Priowirjanto; Tasya Safiranita Ramli
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i07.1075

Abstract

Lokapasar (marketplace) berperan sebagai PPMSE yang berkewajiban untuk membentuk aturan dan regulasi terkait penggunaan platformnya. Regulasi tersebut dituangkan dalam kontrak elektronik yang berbentuk perjanjian baku. Kedudukan dari lokapasar tersebut memungkinkan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang dapat merugikan konsumen. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan perjanjian baku berklausula eksonerasi pada lokapasar berdasarkan pengaturan terkait yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan Penulis yaitu metode pendekatan yuridis normatif, sehingga penelitiannya menitikberatkan pada kaidah hukum positif Indonesia dan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui bahan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, pada dasarnya penggunaan perjanjian baku tidak dilarang oleh hukum, namun jika penggunaannya telah melanggar Pasal 18 ayat (1) UU PK maka klausulnya akan dikategorikan sebagai klausula eksonerasi. Pelanggaran pasal tersebut akan berpotensi melanggar Pasal 15 UU ITE 2008 jo. Pasal 24 PP PMSE jo. Pasal 3 PP PSTE, sehingga kontrak diantara pihak lokapasar dan penggunanya dapat berpotensi batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PK jo. Pasal 57 ayat (1) PP PMSE serta dapat dikenai sanksi administratif oleh menteri berdasarkan Pasal 80 ayat (2) PP PMSE. Konsumen yang mengalami kerugian dapat memberikan laporan pengaduan ke layanan konsumen yang disediakan lokapasar, melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK berdasarkan Pasal 52 huruf a UU PK, penyelesaian sengketa di pengadilan berupa gugatan perdata berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 39 ayat (1) UU ITE 2008 serta tuntutan pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU PK, atau memberikan pelaporan kepada menteri yang berwenang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP PMSE.
Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Tiara Bastari Putri; Sinta Dewi; Enni Soerjati Priowirjanto
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v4i1.4550

Abstract

The aim of this research is to analyze legal aspects of the practice of unilaterally deleting electronic system user accounts to moderate content by the marketplace according to the regulation of the minister of communication and informatics number 5 of 2020 concerning electronic system organizers scope. This research was conducted using a normative and comparative juridical approach method with research specifications, namely analytical descriptive. Data collection techniques are carried out through literature studies and online data searches as well as examining laws and regulations and books, journals, and other references relevant to the research. The results of this study indicate that the Minister of Communication Regulation Number 5 of 2020 concerning Private Scope Electronic System Operators has not implemented all marketplace obligations as stated in previous regulations. This has led to violations of several marketplace obligations which have resulted in not maximizing the implementation of content moderation practices. In relation to protection efforts for electronic system users, a legal framework is needed that can further specify and regulate obligations, limits of responsibility, and transparency to provide a more adequate protection function for electronic system users.