Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sistem Ekonomi Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu Lindiasari, Palupi
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Vol. 1, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to analyze the fundamental of the Pancasila economic system as a foundation for the resilience of the Indonesian economy in the perspective of National Resilience. The study method uses a philosophy of science approach through the ontological dimension. There are three elements to determine the essence of the Pancasila economy, namely: macroeconomics, microeconomics and literal meaning. In macro terms, Pancasila economic system is explained in the UUD 1945 chapter 33 verses 1 to 5, whose essence consists of two elements (dualism) in defining welfare, namely material (outwardly) and inner (spiritual) which must be achieved equally through Gotong Royong. Literally, the fundamental of the Pancasila economy consists of economic philosophy and Pancasila philosophy. The economy explain the needs of human life (individual households, families, and countries), while Pancasila is representative of the godly element of man. Therefore the Pancasila economic system is a system of household management (material) by godless people (prioritizing intelligence). The results of the study of micro-economic elements, defining godless humans as humans who run the Pancasila economy through the components of the human brain, namely the neo-cortex which describes an awareness of each individual in behaving as a godly human. It’s mean that human behavior is compassionate which is implemented with a caring attitude or better known as mutual cooperation (Gotong Royong). The Pancasila economic system as the foundation of Indonesia's economic resilience is able to explain the strength or resilience of the state in maintaining economic stability which consists of two elements namely economic soft skills and economic hard skills. Both of these powers aim to realize inner and outer prosperity for all people without exception with equitable growth through mutual cooperation (Gotong Royong).
Deteksi Dini Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Hukum Kecamatan Cibinong Putra, Bagus Azi Lesmana; Basir, Basir; Lindiasari, Palupi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i3.14733

Abstract

Dalam konteks keamanan, diprediksi bahwa situasi keamanan di Wilayah Hukum Polres Bogor pada tahun 2024 akan mengalami peningkatan, terutama terkait permasalahan yang terkait dengan Pemilu 2024. Aktivitas politik dalam dinamika demokrasi dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, sehingga perlu adanya peningkatan kewaspadaan untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap keamanan. Data dari Sat Intelkam menunjukkan bahwa terdapat kerawanan pada penyelenggaraan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya di beberapa wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satuan Intelkam Polres Bogor dalam deteksi dini di Kecamatan Cibinong. Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghadapi pemilu 2024, Satuan Intelkam Polres Bogor melakukan deteksi dini dalam menyongsong Pemilu 2024 di Kecamatan Cibinong, Jawa Barat. Deteksi dini ini melibatkan berbagai langkah, seperti pengumpulan informasi, analisis data, dan kerjasama dengan pihak terkait, guna menjaga keamanan masyarakat. Meskipun demikian, Intelkam menghadapi beragam kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi, serta tantangan dalam memperoleh informasi yang mendetail. Kolaborasi dengan stakeholder, seperti KPU, Bawaslu, TNI, pengamat Pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa, sangat ditekankan karena masing-masing pihak memiliki peran dalam mendeteksi dini potensi masalah atau gangguan selama proses Pemilu. Kolaborasi ini memungkinkan identifikasi dini dan penanganan ancaman selama Pemilu, yang merupakan langkah penting untuk menjaga integritas proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat. Komunikasi dan koordinasi erat antara Intelkam dengan stakeholder menjadi kunci dalam menjaga keamanan Pemilu dan keberlangsungan proses demokrasi yang adil serta aman.