<![CDATA[Kebijakan kepemilikan asing di sektor Perbankan Indonesia sangat longgar jika dibandingkan dengan negara- negara sekitarnya. Pelonggaran sektor keuangan dilembagakan melalui Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perbankan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, mengatur bahwa pihak asing dapat memiliki saham bank komersial hingga 99 persen. Liberalisasi perbankan tidak terlepas dari kondisi ekonomi pada akhir tahun 1997 yang mengalami krisis ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko kebijakan kepemilikan asing di sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis kebijakan kepemilikan asing di sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara menggunakan analisis risiko Hank Prunckun (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala tingkat risiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99% berada pada risiko sedang dan tinggi. Risiko sedang dapat diatasi oleh pemerintah dengan melakukan strategi menuntut timbal balik dari pihak asing yang bank-bank dari negara itu memasuki pasar Indonesia. Selain itu, risiko tinggi dapat diatasi oleh pemerintah dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kepemilikan asing di sektor ekonomi strategis. Pembatasan kepemilikan asing diperlukan tetapi bisa dilakukan secara bertahap agar pasar tidak menjadi oligopolistik]]>
