Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal: Journal of Law Compile: Journal of Society Service
Ismail Ali
Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pasca Banjir Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara Ismail Ali; Besse Muqita Mentari Rijal
Legal Journal of Law Vol 1 No 2 (2022): Edisi: November
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Upaya yang di tempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam di Masamba Kabupaten Luwu Utara dan (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian pada pasca bencana alam di Masamba. Metode yang digunakan dalam penelitian mengunakan penelitian kualitatif, melalui wawancara, penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Utara, dengan lokasi penelitian Masamba di Kantor Sat Reskrim Polres Masamba. Hasil Penelitian (1) Upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam di Polisi Sektor Masamba, Pertama, upaya preventif berupa semua urusan atau kebijaksanaan yang diambil jauh sebelum terjadinya suatu kejadian dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Kedua, upaya kuratif yaitu tindakan yang diambil sesudah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian itu jangan sampai terjadi lagi. Ketiga, Melakukan pembinaan bagi masyarakat. (2) Faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian pada saat bencana alam antara lain, pertama, Adanya niat dari pelaku tindak pidana pencurian yang dengan sengaja ingin mengambil barang milik orang lain, Kedua, adanya kesempatan yang timbul disebabkan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya untuk mengungsi, ketiga, disebabkan oleh keadaan memaksa karena tidak terpenuhinya kebutuhan selama di pengungsian dengan dalih bantuan dari pemerintah yang lambat sampai di tempat pengungsian.
Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail Ali; Junardi; Andi Sulfiati
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu bagaimana kekuatan pembuktian visum et repertum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana dan kendala yang dihadapi dalam pembuktian visum et repertum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif di mana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita di lapangan. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan berperan sebagai alat bukti permulaan dan selanjutnya akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan namun bukan satu-satunya alat bukti. Adapun kendala-kendala penyidik dalam memperoleh visum et repertum pada korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi banyaknya kasus setiap tahun yang masuk ke penyidik sedangkan personil penyidik di Unit Pidum Polres Wajo terbatas. Kendala eksternal meliputi korban terlambat untuk melapor, belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembiayaan atau biaya untuk menerbitkan visum et repertum, Sedikitnya para ahli khususnya dokter yang menangani masalah visum et repertum, lambannya pihak rumah sakit dalam menangani masalah visum et repertum.
Tinjauan Hukum Mengenai Unsur Kelalaian Dalam Kematian Ternak Sapi di Desa Laerung: Analisis Yuridis-Empiris Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Ismail Ali; Faizal Pratama; Dian Sabrina; Yuliani
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.172

Abstract

This study aims to evaluate the manifestation of negligence (culpa) in cattle deaths in Laerung Village through the lens of Articles 1365 and 1367 of the Civil Code (KUHPerdata). Livestock deaths in rural areas are often viewed as ordinary agricultural incidents, but legally, they carry significant complexities of civil liability. Using empirical legal research methods, this study identifies that the ambiguity of the boundaries between "accidental acts" and "gross negligence" is a primary trigger for disputes between residents. The findings indicate that the lack of specific local regulations regarding grazing zoning exacerbates the degree of negligence of both livestock owners and third parties. In addition to negligence (culpa), the mysterious and mass deaths occurring within a short period of time strengthens the suspicion of intentional (dolus) action by another party, based on police reports. This research's original contribution lies in integrating formal legal norms with the sociological realities of rural communities in establishing standard parameters for the duty of care in the smallholder livestock sector.
Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Cyberstalking Terhadap Pejabat Penting Negara di Sulawesi Selatan Martono; Andi Bau Ria Anugrah; Ismail Ali; Andi Nail Ijlal Zaki
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.177

Abstract

This study aims to determine the form of regulation regarding the criminal act of spreading cyberstalking based on the provisions of the articles in the ITE Law and the Criminal Code, and to determine the factors that hinder law enforcement against this crime. The research method used is a normative-empirical legal approach by combining analysis of laws and regulations and field data. Primary data was obtained through interviews with investigators at the South Sulawesi Regional Police, while secondary data was obtained from legal literature, scientific journals, and relevant laws and regulations. Data analysis techniques were carried out qualitatively by examining the conformity between legal norms and law enforcement practices in the field. The results of the study indicate that normatively the spread of cyberstalking links can be ensnared through several provisions in the ITE Law and the Criminal Code, including Law Number 1 of 2008 and Law Number 1 of 2023 relating to the dissemination of misleading information, illegal access to electronic systems, and stalking. However, various obstacles remain in law enforcement practice, such as difficulties in obtaining digital evidence, the use of anonymous perpetrator identities, limited digital forensic technology, the absence of victims willing to report, and low public awareness of safeguarding electronic evidence. These findings indicate a gap between applicable legal norms and their implementation in law enforcement practice. Although a legal framework for prosecuting cyberstalkers is available in the ITE Law and the Criminal Code, its effective implementation still requires strengthening through capacity building of law enforcement officers, provision of digital investigative technology, and increased public digital literacy.
Sosialisasi Penyuluhan Hukum Tolak Narkoba, Judi Online dan Pelanggaran Lalu Lintas Online di Kelurahan Tancung Andi Bau Mallarangeng; Ismail Ali; Yustiana; Martono; Muharawati; Andi Bau Anugrah; Pratiwi; Faizal Pratama; Febriansa Ade Saputra; Eva Ayu Ratnasari
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 2 (2026): Maret 2026
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal awareness outreach program held at the Tancung District Office community hall aimed to enhance public legal understanding regarding issues such as drug abuse, online gambling, and traffic violations. These topics were selected based on observations made by university students during their community service program, which revealed a low level of legal knowledge among the local population. The campaign employed various methods, including lectures, interactive discussions, Q&A sessions, and evaluations to assess participant comprehension. The results demonstrated a significant improvement in both legal knowledge and awareness. Residents now view the law not merely as an instrument for punishment, but as a guiding principle for life that ensures order, protection, and justice. Active participation in discussions indicated that the community is thinking critically and is prepared to drive change within their own environment. Consequently, this legal awareness initiative is considered effective in fostering collective legal consciousness and supporting the creation of a peaceful, safe, and prosperous society.
Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Ismail Ali; Sulaeman; Andi Bau Mallarangeng; Fardhan Zafitra; Asmarani; Irwan
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 2 (2026): Maret 2026
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land disputes remain frequent within the community due to a lack of understanding regarding the governing civil law regulations. This situation prompted the implementation of civil law outreach activities through a Community Partnership Program (PKM) in Mappadaelo Village, Tanasitolo District, Wajo Regency. The outreach utilized a simple, communicative approach, beginning with a presentation of the material, followed by discussions with residents and simulations of real-life scenarios. This method enabled the community to better understand how to prevent land disputes and identify appropriate resolution steps—whether through amicable deliberation or legal channels—should a dispute arise. The activity resulted in increased community knowledge regarding the importance of valid ownership documents and legal procedures, as well as a greater willingness to resolve issues peacefully. Beyond merely imparting knowledge, the initiative fostered residents' confidence in safeguarding their land rights. Consequently, this outreach is expected to serve as a tangible step toward preventing future land conflicts and strengthening legal awareness at the local level.
Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo Ismail Ali; Yustiana; Andi Wahyuddin Nur; Husnul Khatimah; Suparman; Muh Nur Ariefky; Ambo Ufe
Compile Journal of Society Service Vol 4 No 1 (2026): September 2026
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land disputes are issues that can disrupt social relations and community harmony. These problems generally stem from unclear land boundaries, incomplete documentation, conflicting histories of possession, inheritance divisions, and transfers of rights lacking adequate administrative support. An outreach program regarding land dispute resolution was conducted in Salobulo Village, Sajoanging District, Wajo Regency, to enhance community understanding of the causes of disputes, the importance of land documents, and resolution mechanisms involving deliberation and mediation. The program activities included presentations, interactive discussions, Q&A sessions, case studies, and explanations of the dispute resolution process at the village level. The results indicate that the community gained a better understanding of the various forms of land disputes, the function of land documents, and the role of the village government as a facilitator. Residents also recognized the importance of formally recording the outcomes of deliberations in official minutes to ensure clarity and prevent future disputes. Nevertheless, the resolution process still faces challenges such as incomplete documentation, conflicting witness testimonies, and the tendency of the parties involved to prioritize their own interests. Consequently, resolving land disputes requires a balanced approach combining legal and social perspectives to achieve legal certainty, fairness, and harmonious community relations.
Co-Authors A. Muh. Afnan A. Tenri Gau Ahmad Suhariadi Ambo Ufe Amirullah Andi Bau Anugrah Andi Bau Mallarangeng Andi Bau Ria Anugrah Andi Nail Ijlal Zaki Andi Sulfiati Andi Wahyuddin Nur Asmarani Baso Rahmat Fajar Besse Muqita Mentari Rijal Dian Sabrina Edi Baco Eva Ayu Ratnasari Faizal Pratama Fardhan Zafitra Febriansa Ade Saputra Husnul Khatimah Irwan Junardi Mandala Putra Martono Muh Nur Ariefky Muhammad Akbar Muhammad Alvian Muharawati Pratiwi Putri Amalia Azhari Sulaeman Sunarti Suparman Wulan Suci Ramadhani Yuliani Yunus Yustiana