Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal: Journal of Law
Ismail Ali
Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pasca Banjir Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara Ismail Ali; Besse Muqita Mentari Rijal
Legal Journal of Law Vol 1 No 2 (2022): Edisi: November
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Upaya yang di tempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam di Masamba Kabupaten Luwu Utara dan (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian pada pasca bencana alam di Masamba. Metode yang digunakan dalam penelitian mengunakan penelitian kualitatif, melalui wawancara, penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Utara, dengan lokasi penelitian Masamba di Kantor Sat Reskrim Polres Masamba. Hasil Penelitian (1) Upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam di Polisi Sektor Masamba, Pertama, upaya preventif berupa semua urusan atau kebijaksanaan yang diambil jauh sebelum terjadinya suatu kejadian dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Kedua, upaya kuratif yaitu tindakan yang diambil sesudah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian itu jangan sampai terjadi lagi. Ketiga, Melakukan pembinaan bagi masyarakat. (2) Faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian pada saat bencana alam antara lain, pertama, Adanya niat dari pelaku tindak pidana pencurian yang dengan sengaja ingin mengambil barang milik orang lain, Kedua, adanya kesempatan yang timbul disebabkan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya untuk mengungsi, ketiga, disebabkan oleh keadaan memaksa karena tidak terpenuhinya kebutuhan selama di pengungsian dengan dalih bantuan dari pemerintah yang lambat sampai di tempat pengungsian.
Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail Ali; Junardi; Andi Sulfiati
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu bagaimana kekuatan pembuktian visum et repertum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana dan kendala yang dihadapi dalam pembuktian visum et repertum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif di mana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita di lapangan. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan berperan sebagai alat bukti permulaan dan selanjutnya akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan namun bukan satu-satunya alat bukti. Adapun kendala-kendala penyidik dalam memperoleh visum et repertum pada korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi banyaknya kasus setiap tahun yang masuk ke penyidik sedangkan personil penyidik di Unit Pidum Polres Wajo terbatas. Kendala eksternal meliputi korban terlambat untuk melapor, belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembiayaan atau biaya untuk menerbitkan visum et repertum, Sedikitnya para ahli khususnya dokter yang menangani masalah visum et repertum, lambannya pihak rumah sakit dalam menangani masalah visum et repertum.
Tinjauan Hukum Mengenai Unsur Kelalaian Dalam Kematian Ternak Sapi di Desa Laerung: Analisis Yuridis-Empiris Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Ismail Ali; Faizal Pratama; Dian Sabrina; Yuliani
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.172

Abstract

This study aims to evaluate the manifestation of negligence (culpa) in cattle deaths in Laerung Village through the lens of Articles 1365 and 1367 of the Civil Code (KUHPerdata). Livestock deaths in rural areas are often viewed as ordinary agricultural incidents, but legally, they carry significant complexities of civil liability. Using empirical legal research methods, this study identifies that the ambiguity of the boundaries between "accidental acts" and "gross negligence" is a primary trigger for disputes between residents. The findings indicate that the lack of specific local regulations regarding grazing zoning exacerbates the degree of negligence of both livestock owners and third parties. In addition to negligence (culpa), the mysterious and mass deaths occurring within a short period of time strengthens the suspicion of intentional (dolus) action by another party, based on police reports. This research's original contribution lies in integrating formal legal norms with the sociological realities of rural communities in establishing standard parameters for the duty of care in the smallholder livestock sector.
Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Cyberstalking Terhadap Pejabat Penting Negara di Sulawesi Selatan Martono; Andi Bau Ria Anugrah; Ismail Ali; Andi Nail Ijlal Zaki
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.177

Abstract

This study aims to determine the form of regulation regarding the criminal act of spreading cyberstalking based on the provisions of the articles in the ITE Law and the Criminal Code, and to determine the factors that hinder law enforcement against this crime. The research method used is a normative-empirical legal approach by combining analysis of laws and regulations and field data. Primary data was obtained through interviews with investigators at the South Sulawesi Regional Police, while secondary data was obtained from legal literature, scientific journals, and relevant laws and regulations. Data analysis techniques were carried out qualitatively by examining the conformity between legal norms and law enforcement practices in the field. The results of the study indicate that normatively the spread of cyberstalking links can be ensnared through several provisions in the ITE Law and the Criminal Code, including Law Number 1 of 2008 and Law Number 1 of 2023 relating to the dissemination of misleading information, illegal access to electronic systems, and stalking. However, various obstacles remain in law enforcement practice, such as difficulties in obtaining digital evidence, the use of anonymous perpetrator identities, limited digital forensic technology, the absence of victims willing to report, and low public awareness of safeguarding electronic evidence. These findings indicate a gap between applicable legal norms and their implementation in law enforcement practice. Although a legal framework for prosecuting cyberstalkers is available in the ITE Law and the Criminal Code, its effective implementation still requires strengthening through capacity building of law enforcement officers, provision of digital investigative technology, and increased public digital literacy.
Co-Authors A. Muh. Afnan A. Tenri Gau Ahmad Suhariadi Amirullah Andi Bau Ria Anugrah Andi Nail Ijlal Zaki Andi Sulfiati Baso Rahmat Fajar Besse Muqita Mentari Rijal Dian Sabrina Edi Baco Faizal Pratama Junardi Mandala Putra Martono Muhammad Akbar Muhammad Alvian Putri Amalia Azhari Sulaeman Sunarti Wulan Suci Ramadhani Yuliani Yunus