Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia Kahar kahar
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH)
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.12

Abstract

Tulisan ini berjudul “Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia” judul ini diangkat karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari judul tersebut, maka permasalahan yang ditarik adalah bagaimana impelementasi integrasi hukum positif dengan budaya daerah dalam sistem hukum Indonesia dapat diiplementasikan. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang lazimnya disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”. Penelitian ini identik penelitan kepustakaan (library research). Penelitian semacam ini, sering juga disebut studi hukum dalam buku (law in books), menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal berdasarkan data sekunder yang terdidri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekudner dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach), dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah law in books, dengan mengurai doktirn-doktrin hubungan hukum positif dengan budaya daerah. Hasil penelitian ini, menggambarkan bahwa integrasi hukum positif dengan budaya daerah adalah kebutuhan dalam praktikal maupun teoritikal sehingga pengimplementasian hokum positif tidak terbebani dengan nilai-nilai budaya daerah.Rekomendasi, kiranya pekerjaan para legislatif dalam menyusun hukum positif sedapat mungkin memperhatikan budaya daerah agar tidak saling berhadap-hadapan anatara hukum positif dengan budaya daerah.
Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor studi kasus putusan Pengadilan Negeri Polewali Umar A; Kahar Kahar; Thahir Thahir
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i1.328

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar, (2) Upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan peneltiian yang bertitik tolak dari hukum positif tertulis dan perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). yang berbentuk putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan merangkum, memilih, serta mengfokuskan hal-hal-hal yang penting, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah : (1) adanya temuan faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol, (2) Adanya Upaya yang dilakukan pihak penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Pengamatan dari faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol antara lain : faktor pernana korban, faktor kelalaian korban. sedangkan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar antara lain : upaya preventif (pencegahan) dan represif (hukuman)
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 pasal 1 ayat 15 Tisong Tisong; Kahar Kahar; Jamaluddin Jamaluddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.344

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 tentang pedagang kaki lima dan kendala kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study) dimana jenis penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif mengenai unsur sosial tetentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana permsalahan ini berkaitan dengan pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataanndi Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah masalahnya terjadi saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Tindakan Preventif, Tindakan Represif, dan Tindakan Setelah Pedagang Kaki Lima Direlokasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh Satpol PP adalah berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.