Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNTAG Law Review MAGISTRA Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Scientia Jurnal JURISTIC (JuJUR) Jurnal Suara Pengabdian 45 JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Mochammad Riyanto
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat

 1 
PERSPEKTIF HUKUM UU PENYIARAN TERHADAP FUNGSI KPI SEBAGAI SELF-REGULATOR Mochamad Riyanto
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 4, No 2 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.696 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v4i2.370

Abstract

Kehadiran paket Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi tonggak terwujudnya demokrasi dan desentralisasi penyiaran. Secercah harapan untuk menjadikan penyiaran lebih dinamis, kompetitif dan bermartabat akan segera terlaksana manakala seluruh pelaku penyiaran tunduk dan patuh pada peraturan tersebut. Ketundukan kepada Undang-undang butuh kesadaran hukum, sedangkan patuh kepadanya menjadi awal tegaknya supremasi hukum. Namun dalam implementasinya memunculkan persoalan sebagai bagian dari deregulasi di bidang penyiran, yaitu antara dihadapkan pada . Hal tesebut dapat ditunjukan adanya pengajuan perkara untuk uji materiil ke Mahkamah Konstitusi tehadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran oleh Asosiasi Industri televisi dan Radio, Jurnalis Televisi dan Lembaga Pemerhati Penyiaran. Dan dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memotong banyak kewenangan KPI, sehingga dapat dimengerti bahwa regulasi, reformasi dan Law Enforcement akan mengalami kemandegan.Walaupun masih terdapat kewenangan KPI yang cukup luas untuk melakukan pengaturan Penyiaran di Indonesia.
Co-Authors AGUS WIDODO Ari Purbayanto Budianto, Sahono Budy Wiryawan Dwi Mulyono Mieke Anggraeni Dewi Mohammad Solekhan Retnowinarni, Rini Rini Retno Winarni Rini Retnowinarni Vitalina Kovalenko Widiati Dwi Winarni