Mohamad Fadil Imran
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance M Fadil Imran
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 12, No 3 (2018): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 12 No 3 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan online haters menggunakan semua tools yang ada pada Internet, mulai dari static website, streaming audio dan video, sampai situs jejaring sosial. Teknologi informasi, yang memberikan jaminan atas privasi dan anonimitas, telah memungkinkan online haters untuk secara terbuka mengungkapkan sudut pandang kebenciannya tanpa ada perlawanan, oposisi, atau bahkan konsekuensi yang bakal dihadapi dibandingkan jika menggunakan media atau cara-cara lain. Belum berhasilnya upaya pemolisian, khususnya penegakan hukum, terhadap online hate speech, diakibatkan Polri salah dalam cara memandang fenomena online hate speech, karena memandang online hate speech sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan, sehingga cenderung mempersempit pengendalian sosial terhadap fenomena tersebut. Perubahan perspektif membuka wacana pengendalian sosial terhadap online hate speech dapat dilakukan dengan mengembangkan network of control, diawali dengan mengidentifikasi titik simpul yang masih lemah dalam jaring pengendalian sosial sampai terbentuknya mutual surveillance tracking systems.
Public Awareness on Data: Case in Indonesian Elections and Advocating For Cybersecurity Reinforcement Mohammad Fadil Imran; Dwi Asmoro
Journal of Governance Volume 9 Issue 1: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i1.23854

Abstract

The rapid pace of internet advancement necessitates heightened vigilance from internet users and the broader community to combat the pervasive adverse effects, including counterfeiting and data theft. This research aims to present a comprehensive analysis of the level of public awareness regarding data protection during the election process in Indonesia. It also explores different suggestions to enhance cyber security in the context of elections, based on previous literature analysis and current observations. Our finding shows the public has been aware regarding the security of their personal data, specifically the Population Identification Number (NIK), due to the revelation of reporting or complaints, as well as extensive verification of personal identities on political party member validation platforms. On the other hand, the issue of NIK data theft must be taken seriously by the government. As a result, this article suggests that policymakers increase public awareness by increasing digital literacy and strengthening data security regulations.