Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tanudjaja Tanudjaja
Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Asas Oportunitas Fahim Attamimi; Tanudjaja Tanudjaja
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2040

Abstract

Tujuannya untuk memperoleh rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika dengan fokus restorative justice. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research, rechtsonderzoek), dengan penekanan pada penerapan hukum dan pendekatan konseptual khususnya mengenai penerapan restorative justice dan rehabilitasi dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi hipotesis. Istilah data dan hipotesis tidak diakui oleh penelitian hukum. Istilah 'bahan hukum' digunakan dalam penelitian hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai teori yang dapat dijadikan dasar penerapan restorative justice dan rehabilitation dalam tindak pidana narkotika.
Konsep Freies Ermessen pada Penggunaan Diskresi di Kedinasan Kepala Wilayah Kecamatan dalam Mengatasi Gangguan Kamtibmas Yuri Widarko; Tanudjaja Tanudjaja
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.8798

Abstract

  Abstrak: Penelitian ini menganalisis batasan hukum dan pertanggungjawaban Camat saat menggunakan kewenangan diskresi (Freies Ermessen) dalam menangani peristiwa pidana yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sebagai perangkat daerah lini terdepan berdasarkan UU No. 23/2014 dan PP No. 17/2018, Camat sering menghadapi dilema yuridis: dituntut bertindak cepat guna mencegah eskalasi konflik, namun tidak memiliki yurisdiksi penegakan hukum pidana yang merupakan ranah mutlak kepolisian berdasarkan KUHAP. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder untuk mengurai batas operasional diskresi administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi Camat merupakan kebebasan yang terikat (bound discretion) dan hanya boleh menyentuh aspek dampak sosial-administratif kejahatan (doelmatigheid), bukan pembuktian tindak pidananya (rechtmatigheid). Lebih lanjut, konstruksi pertanggungjawaban hukum terbagi secara tegas berdasarkan iktikad bertindak; kekeliruan administrasi yang beriktikad baik menjadi tanggung jawab jabatan yang diselesaikan melalui APIP atau PTUN. Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau pelampauan kewenangan yang didasari iktikad buruk (malafide) serta menimbulkan kerugian material secara otomatis beralih menjadi pertanggungjawaban pribadi yang berimplikasi pada sanksi pidana murni. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pedoman teknis yang jelas demi menghindari kriminalisasi terhadap diskresi kebijakan Camat.
Co-Authors Fahim Attamimi Yuri Widarko