Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Arfa, Muhammad Kaisar Irsandy
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Personal Guarantee (Study Penelitian pada PT Bank KB Bukopin Tbk) Zaini*, Zulfi Diane; Arfa, Muhammad Kaisar Irsandy
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24632

Abstract

Perjanjian kredit bank seringkali membutuhkan dua jaminan pribadi tambahan.  Ini adalah jaminan yang dibuat pihak ketiga, untuk kepentingan debitur, untuk kepentingan debitur.  Ini juga dikenal sebagai borgtochten atau jaminan pribadi.  Mereka digunakan ketika satu pihak membutuhkan modal lebih dari sekedar pinjaman bank  biasanya untuk nilai nominal yang lebih besar.  Berdasarkan kajian, ditetapkan bahwa PT Bank KB Bukopin Tbk memberikan akad kredit dengan opsi jaminan pribadi setelah meninjau pemeriksaan lapangan oleh staf pemasaran yang meneliti bisnis yang dijalankan.  Ini biasanya diikuti dengan penyerahan memorandum dari unit bisnis yang menjelaskan prospek bisnis dan metode operasi.  Setelah itu, bank meninjau foto KTP dan kartu keluarga untuk melihat apakah pemohon memiliki prospek bisnis yang dapat dipercaya.  Jika ternyata benar, maka bank garansi dikeluarkan.  Jaminan yang diterbitkan oleh PT Bank KB Bukopin Tbk nilainya sama dengan jaminan yang diterbitkan oleh pemohon.  Berbagai status hukum melindungi penjamin jika debitur gagal membayar jaminan pribadi.  Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menguraikan masing-masing status ini dalam pasal 1831 dan 1832. Pasal 1831 menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya.  Dalam hal itu, harta debitur disita dan dijual untuk melunasi utangnya.  Perlindungan hukum ini diperkuat lagi dengan Pasal 1832 yang menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar utangnya.
Pengaturan tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu Hasan, Umar; Syamsir; Arfa, Muhammad Kaisar Irsandy
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arrangements on the Obligation to Read Deed by Notaries to Deaf Client and to find out and analyze future Arrangements on Procedures for Reading Deed by Notaries to Deaf Client. Normative juridical is "normative jurisprudence is a science of law that is sui generic". The type of normative legal research is in the form of an "inventory of applicable legislation, seeking to find the principles or philosophical basis of the laws and regulations, or research in the form of efforts to discover laws that are appropriate to the level of regulation that provides the same treatment for deaf people in the drafting of Notary deeds in articles. The mechanism for the issuance of notarized deeds submitted by deaf persons already exists and can be referred to as a reference in making notary deeds, then notary deeds can be made with this mechanism. Legal support against the deaf in the text of the Notarіs deed. The regulation on the obligation to read the deed by a notary to the deaf person has not been accommodated, there is an ambiguity in the norm in Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P, where Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P does not provide a detailed explanation regarding the person who does not understand the language. Future arrangements regarding the procedure for reading the deed by a notary to a deaf person against Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P need to be clarified.
Co-Authors Syamsir Umar Hasan Zulfi Diane Zaini