Maharani, Elika
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perkelahian di Desa Bulu Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Ditinjau dari Teori Relatif Arif Hidayat*, Tengku; Haikal Muqsith, Muhammad; Lestari Aruan, Exaudi; Rahmadilla Ferry, Jasmine Syifa; Maharani, Elika; Desrian Alvis, Zacky
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.24944

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Prosedur penyelesaian tindak perkelahian (2) Kendala yang muncul dalam proses penyelesaian (3) Keterkaitan penyelesaian tindak pidana perkelahian berdasarkan hukum adat di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hului, Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang melibatkan pengumpulan data langsung dari masyarakat.. Hasil pembahasan penelitian ini dalam menyelesaikan tindak perkelahian terdapat tiga macam prosedur yang dapat di jalani yaitu secara kekeluargaan, secara mamak dan terakhir diberikan sanksi berupa potong kambing bagi si pelaku. Namun dalam pelaksanaannya sanksi berupa potong kambing mengalami beberapa hambatan yang berasal dari hukum nasional dan juga dari lingkungan budaya itu sendiri. Penyelesaian tindak pidana perkelahian berdasarkan hukum adat di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hului, Kabupaten Kampar masuk ke dalam teori pemidanaan Relatif/Utilitarian/Tujuan (Doeltheorien). Hal tersebut dapat dilihat Pada saat ada perkelahian, masyarakat sekitar berusaha untuk menyelesaikan saat itu juga di tempat terjadinya perkelahian. Jika gagal maka akan diadakan pertemuan antar keluarga. Kedua belah pihak melakukan negosiasi secara damai, saling memaafkan, dan membahas ganti rugi atau solusi untuk penyelesaian kasus perkelahian tersebut.
Analisis Yuridis Putusan Dispute Settlement Body The World Trade Organization Tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Kedaulatan Negara Maharani, Elika; H.Z, Evi Deliana; Jayakusuma, Zulfikar
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dispute Settlement Body (DSB) as a dispute settlement body of the World Trade Organization (WTO) in the trade dispute between Indonesia and the European Union in the case of nickel ore export restrictions loaded by the Indonesian Government through domestic policies. Thus, on 22 November 2019 the European Union officially sued Indonesia to the WTO with violations of Article X, Article XI and could not be justified by Article XI Paragraph (2) point (a) of GATT 1994 and Article XX point (d) of GATT 1994, and the European Union claimed that Article III Paragraph (1) point (b) of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM) was not consistent. In the end, the Panel granted the EU's lawsuit against Indonesia through the Final Report of the Panel DS592 by recommending Indonesia to cancel the nickel ore export ban policy. The research method in this case uses a normative legal approach. Normative law in this research has two legal sources, namely primary and secondary legal sources. Primary legal sources refer to Dispute Settlement Body Decision Number DS592, the 1994 GATT Agreement, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 1 of 2014, and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2019. Then, secondary legal sources refer to a book by Huala Adolf entitled International Trade Law and a book by Serlika Aprika and Rio Adhitya entitled International Trade Law. The results of this study indicate that the DSB decision through the Final Report of the Panel number DES592 does not have binding legal force for the Indonesian state and will not have any legal consequences on Indonesia's legal sovereignty. Because the decision is considered to have experienced errors in terms of interpreting Indonesia's nickel ore export ban policy in relation to the applicable rules in the GATT 1994. Thus, Indonesia demands that the WTO form an Appealate Body to appeal the DSB decision