Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Administrative and Environmental Law Review JPMP
Ilham Dwi Rafiqi
Universitas Hang Tuah
Humanities Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM DAMPAK PERKAWINAN SIRI BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN KEPUTIH KOTA SURABAYA Eko Pujiyono; Ilham Dwi Rafiqi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Pesisir VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Universitas Hang Tuah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/jpmp.v2i2.97

Abstract

Perkawinan siri sampai saat ini masih menjadi fenomena yang cukup marak dan menjadi permasalahan di masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih untuk kawin siri dan tiap-tiap daerah memiliki alasan dan pola masing-masing. Tulisan ini menyajikan gambaran dan analisis mengenai permasalahan perkawinan siri di Kelurahan Keputih Kota Surabaya dari hasil penyuluhan hukum yang telah dilakukan. Latar belakang pemilihan lokasi karena Kelurahan Keputih berada di kawasan Kota Surabaya sebagai kota Metropolitan di Jawa Timur yang sekaligus memiliki daerah Pesisir. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan konsultasi hukum dengan pelaksanaan terdiri dari persiapan, penyusunan rancangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring. Hasil pengabdian menemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi beberapa warga melakukan perkawinan siri yakni anggapan bahwa perkawinan siri merupalan jalan keluar untuk menghindari dosa zina, cara melegalkan secara agama untuk menikah lagi bagi laki-laki/perempuan yang telah terikat perkawinan, hingga faktor ekonomi. Dampak perkawinan siri dapat berupa administrasi, kewarisan, dan sosial. Bentuk solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan pemahaman masyarakat Kelurahan Keputih kerjasama kantor kelurahan dengan tokoh agama setempat. Untuk yang terlanjut melaksanakan dapat mencatatan perkawinan dengan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
Balancing Environmental Protection and Administrative Fairness: A Critical Analysis of Indonesia’s Anti Eco-SLAPP Policy Ilham Dwi Rafiqi; Elsa Diana; Ridwan Arifin
Administrative and Environtmental Law Review Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v7i1.5075

Abstract

The Anti-Eco-SLAPP provision in Article 66 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management is designed to protect environmental defenders from retaliatory lawsuits and criminalization; however, its implementation continues to face significant technical and administrative challenges. This study critically assesses the effectiveness of Anti-Eco-SLAPP regulation, with particular focus on Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 10 of 2024, through the perspective of the General Principles of Good Governance. Employing a normative juridical approach, it analyzes relevant legal norms and policy frameworks and finds that, despite the promise of the regulatory design, its practical impact is weakened by complex administrative procedures and legal uncertainty. The study therefore recommends stronger inter-institutional integration, simplification of procedural requirements, and broader public participation to ensure effective protection for environmental defenders.
Co-Authors Eko Pujiyono Elsa Diana Ridwan Arifin