Bewa Mulyatama
Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Indonesia 78124

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Evaluasi Kinerja Kelompok Kerja Masyarakat Berbasis Komunitas dalam Mengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Singkawang Bewa Mulyatama; Gusti Zakaria Anshari; Evi Gusmayanti
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 22, No 4 (2024): July 2024
Publisher : School of Postgraduate Studies, Diponegoro Univer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jil.22.4.1054-1066

Abstract

Keterlibatan masyarakat dalam program Sanitasi berbasis Masyarakat (SANIMAS) diharapkan aktif, namun kenyataanya keterlibatan Masyarakat sebagai pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dari SANIMAS dalam melakukan pengelolaan serta pemeliharaan IPAL komunal sangat minim. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja KPP dalam pengelolaan IPAL, serta membandingkan kondisi pengelolaan KPP aktif, kurang aktif dan tidak aktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semi-terstruktur, pengamatan dan pengumpulan dokumen. Sampel yang diambil adalah lima KPP, yaitu Rukun, Bambu Runcing, Nek Bagak, Melati dan Cendana. Lokasi penelitian pada Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian mendapatkan KPP tidak melaksanakan pengelolaan IPAL dengan baik. Dua KPP, yaitu Melati dan Cendana menunjukan kegiatan pengelolaan KPP, tetapi termasuk kurang aktif. Hasil pengamatan IPAL menunjukkan bahwa kondisi IPAL yang dipelihara secara rutin tidak disebabkan oleh aktivitas pengurus KPP, tetapi akibat dari inisiatif anggota yang memiliki kepentingan untuk merawat IPAL. Penelitian menyimpulkan bahwa program SANIMAS banyak menghadapi berbagai kendala, terutama dalam perihal pemeliharaan IPAL, yang menjadi beban masyarakat. Bantuan pemerintah untuk memelihara IPAL komunal sangat dibutuhkan, terutama perihal pemberdayaan manajemen dan bantuan teknis untuk memelihara fungsi IPAL komunal. Pemerintah hendaknya menawarkan pembangunan IPAL yang layak ekonomi untuk dikelola langsung per rumah tangga karena masih luas lahan yang tersedia. Pengelolaan IPAL komunal saat ini menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan kesulitan dalam pengambilan keputusan dan eksekusi putusan yang berbasis pada manajemen bangunan milik bersama.