Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Padjadjaran Law Research and Debate Society
Nasya Nurul Amalina
Universitas Padjadjaran
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Aspek Yuridis Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Mendukung Perkembangan Pariwisata Bahari di Indonesia Salsabila Wahyu Aprilia; Nasya Nurul Amalina
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1432

Abstract

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata bahari. Namun, perkembangan sektor ini tidak diiringi dengan kesiapan yang matang akibat kendala pendanaan dan gagasan inovatif khususnya dalam pengadaan infrastruktur wisata. Imbasnya, keberlangsungan sektor pariwisata bahari di Indonesia menjadi timpang dan tidak berada pada tingkat pelayanan yang seragam. Apabila situasi ini terus berlanjut, keuntungan pariwisata bahari yang seharusnya dirasakan secara meluas akan tereduksi. Padahal, pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap peningkatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan melalui implementasi konsep ekonomi biru. Adapun salah satu skema yang dapat diterapkan untuk menanggulangi permasalahan ini adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menghasilkan penelitian bahwa solusi atas permasalahan tersebut dapat diatasi melalui skema KPBU dengan skema Design-Build-Finance-Operate-Maintain (DBFOM) atas adanya pembagian tanggung jawab yang proporsional. Skema KPBU dipandang ideal dalam mengembangkan pariwisata bahari karena mampu memenuhi standar paremeter Holistic Approach yang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama, yaitu amenities, accessibility, dan image. Melalui pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan potensi pariwisata bahari yang dimiliki dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
Optimalisasi Peran Hukum dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan sebagai Katalis Penerapan Ekonomi Biru di Indonesia Salsabila Wahyu Aprilia; Nasya Nurul Amalina
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4 No 11 (2023): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a country committed to the principles of blue economy, Indonesia must implement a sustainable paradigm in coastal tourism policies. This requires incorporating the triple bottom line concept by John Elkington which includes people, planet, and profit. This study employs a normative juridical method to analyze disparities in tourism development across regions and the inadequacy of existing regulations. Recommended indicators for evaluating legal system effectiveness are based on Lawrence Friedman's legal system theory consisting of legal structure, substance, and culture which aims to optimize sustainable coastal tourism and promote economic development rooted in the Blue Economy principles in Indonesia. Keywords: Blue Economy, Coastal Tourism, Law.
Co-Authors Salsabila Wahyu Aprilia Salsabila Wahyu Aprilia