Lesha Hardiyanti
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis yuridis pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 Lesha Hardiyanti; Dwi Desi Yayi Tarina; Dian Ainun Jariah; Khaerul Anam
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.466

Abstract

UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional, mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi garda terdepan dalam keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah yang diambil Pemerintah untuk melakukan lockdown membuat aktivitas ekonomi berhenti tiba-tiba dan permintaan turun. Pemerintah dituntut berperan dalam memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah juga dapat mendorong sektor perbankan seperti bank BUMN dan bank swasta untuk dapat memberikan pinjaman lunak yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kepada pelaku UMKM melalui prosedur yang telah ditentukan untuk membantu pelaku UMKM mempertahankan usahanya agar terhindar dari kebangkrutan yang diakibatkan oleh Covid-19. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat cakap dan memahami tentang hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang apabila terjadi kerugian usaha para pelaku UMKM dapat ditangani dengan mengajukan Kredit Usaha Rakyat dan agar memberikan saran serta solusi penyelesain sengketa yang baik sesuai hukum positif. Yang dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif.
Investor’s Obligations in Default Dispute of Build Operate Transfer Agreement for Market Revitalisation Lesha Hardiyanti; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8648

Abstract

This research aims to find out the position of investor in the build operate transfer (BOT) agreement and the responsibility of investor due to default in the BOT agreement for market revitalisation. The government cooperates with investor to overcome capital difficulties. But there are still many default disputes in the implementation of the market revitalisation BOT agreement. Example, in Cikampek I Market, Metro City Market and Cibitung Main Market. This research is urgent to conduct because default disputes can result in financial and reputational losses for the government, and have negative impact on society. This research method is normative legal research. The novelty of this research is to explore the position of investors in BOT agreements in the face of possible negative impacts on economic, social, environmental and the application responsibilities for defaults by providing examples of real cases. The result of this study is that in the BOT agreement, the investor's position includes financing in development, management with risk management, transfer to ownership. The investor's responsibility due to the default of the market revitalisation BOT agreement includes compensation with dispute resolution for postponement of obligations in the addendum, fines, termination of the agreement.